JAKARTA —
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tunjung Inderawan, menyatakan KRL ekonomi untuk sementara masih akan tetap melayani masyarakat, hingga diberlakukannya sistem e-ticketing terpadu bulan Juni-Juli 2013.
"Saya tegaskan disini, (berdasarkan) kebijakan pemerintah bahwa kereta ekonomi itu harus tetap ada. Pemerintah (memiliki komitmen untuk) berpihak pada masyarakat bawah. (Menanggapi) Rencana PT KAI yang akan menghentikan operasi kereta api ekonomi,..saya minta ditunda," kata Tunjung Inderawan.
Hal tersebut diungkapkan seusai rapat terkait rencana PT KAI menghapuskan kereta rel listrik non-AC atau kereta ekonomi (KRL) di lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Kamis (28/3).
Rapat yang diadakan di kantor Kementrian Perhubungan Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Para peserta rapat memutuskan untuk menunda penghapusan kereta ekonomi yang semula dijadwalkan mulai 1 April 2013, menjadi Juni 2013 mendatang.
Menurut Tunjung, Pemerintah berencana akan melaksanakan seleksi terhadap pengguna kereta api ekonomi yang pantas mendapat subsidi. Salah satunya dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan yang dapat membuktikan bahwa warga tersebut benar-benar miskin.
Sebelumnya PT KAI berpendapat, penghapusan jalur itu untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang sebab kereta api ekonomi Non AC, sudah tidak layak pakai dan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan. Humas Daerah Operasional 1 PT KAI, Agus Sutijono menegaskan, kereta non AC ini sudah harus diganti dengan kereta yang lebih baik.
"Memang sudah saatnya diganti. Diisi dengan kereta yang lebih baik yaitu dengan fasilitas AC dan dengan kondisi yang mementingkan faktor keamanan serta keselamatan penumpang. Sampai sekarang kereta yang sudah AC itu ada 70 sampai 75 unit. Sisanya ini secara bertahap akan ditarik sampai Juli mendatang," ungkap Agus Sutijono.
Agus Sutijono menambahkan, selain beresiko terhadap keselamatan, suku cadang dari kereta ekonomi ini juga sudah tidak ada lagi dan sering mogok sehingga mempengaruhi keseluruhan perjalanan kereta api.
Berdasarkan data PT KAI di tahun 2012, ada 1.228 pembatalan perjalanan kereta listrik Non AC karena adanya kerusakan. Hal ini berdampak pada terganggunya sekitar 4.217 perjalanan kereta tahun lalu.
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada VOA mengaku heran dengan permintaan dari pemerintah agar PT KAI menunda penghapusan kereta ekonomi. "Persoalannya memang penghapusan kereta ekonomi itu memang secara normatif tidak tepat. Kenapa pemerintah tidak langsung mengeluarkan kebijakan yang lain selain menghapus kereta ekonomi," kata Tulus Abadi. "Dari sisi keamanan juga tidak cukup sehat ya kereta ekonomi ini, karena kondisinya cukup buruk," lanjutnya.
Imam Mulia salah seorang pengguna kereta ekonomi mengaku tidak setuju rencana penghapusan kereta ekonomi karena keberadaan kereta ini sangat membantu masyarakat kelas bawah seperti dirinya. Namun, Imam setuju dengan adanya perbaikan fisik dari kereta ekonomi.
"Banyak masyarakat dari menengah ke bawah yang benar-benar memanfaatkan kereta ekonomi, seperti yang dari Bogor menuju Jakarta, karena biayanya murah. Sekitar Rp 2500 sekali jalan," kata Imam. "Emang sih di dalam kereta ekonomi (banyak yang) tidak layak. Ada yang dagang, mengemis, dan mengamen. Kita sebagai pengguna merasa terganggu," lanjutnya.
"Saya tegaskan disini, (berdasarkan) kebijakan pemerintah bahwa kereta ekonomi itu harus tetap ada. Pemerintah (memiliki komitmen untuk) berpihak pada masyarakat bawah. (Menanggapi) Rencana PT KAI yang akan menghentikan operasi kereta api ekonomi,..saya minta ditunda," kata Tunjung Inderawan.
Hal tersebut diungkapkan seusai rapat terkait rencana PT KAI menghapuskan kereta rel listrik non-AC atau kereta ekonomi (KRL) di lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Kamis (28/3).
Rapat yang diadakan di kantor Kementrian Perhubungan Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Para peserta rapat memutuskan untuk menunda penghapusan kereta ekonomi yang semula dijadwalkan mulai 1 April 2013, menjadi Juni 2013 mendatang.
Menurut Tunjung, Pemerintah berencana akan melaksanakan seleksi terhadap pengguna kereta api ekonomi yang pantas mendapat subsidi. Salah satunya dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan yang dapat membuktikan bahwa warga tersebut benar-benar miskin.
Sebelumnya PT KAI berpendapat, penghapusan jalur itu untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang sebab kereta api ekonomi Non AC, sudah tidak layak pakai dan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan. Humas Daerah Operasional 1 PT KAI, Agus Sutijono menegaskan, kereta non AC ini sudah harus diganti dengan kereta yang lebih baik.
"Memang sudah saatnya diganti. Diisi dengan kereta yang lebih baik yaitu dengan fasilitas AC dan dengan kondisi yang mementingkan faktor keamanan serta keselamatan penumpang. Sampai sekarang kereta yang sudah AC itu ada 70 sampai 75 unit. Sisanya ini secara bertahap akan ditarik sampai Juli mendatang," ungkap Agus Sutijono.
Agus Sutijono menambahkan, selain beresiko terhadap keselamatan, suku cadang dari kereta ekonomi ini juga sudah tidak ada lagi dan sering mogok sehingga mempengaruhi keseluruhan perjalanan kereta api.
Berdasarkan data PT KAI di tahun 2012, ada 1.228 pembatalan perjalanan kereta listrik Non AC karena adanya kerusakan. Hal ini berdampak pada terganggunya sekitar 4.217 perjalanan kereta tahun lalu.
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada VOA mengaku heran dengan permintaan dari pemerintah agar PT KAI menunda penghapusan kereta ekonomi. "Persoalannya memang penghapusan kereta ekonomi itu memang secara normatif tidak tepat. Kenapa pemerintah tidak langsung mengeluarkan kebijakan yang lain selain menghapus kereta ekonomi," kata Tulus Abadi. "Dari sisi keamanan juga tidak cukup sehat ya kereta ekonomi ini, karena kondisinya cukup buruk," lanjutnya.
Imam Mulia salah seorang pengguna kereta ekonomi mengaku tidak setuju rencana penghapusan kereta ekonomi karena keberadaan kereta ini sangat membantu masyarakat kelas bawah seperti dirinya. Namun, Imam setuju dengan adanya perbaikan fisik dari kereta ekonomi.
"Banyak masyarakat dari menengah ke bawah yang benar-benar memanfaatkan kereta ekonomi, seperti yang dari Bogor menuju Jakarta, karena biayanya murah. Sekitar Rp 2500 sekali jalan," kata Imam. "Emang sih di dalam kereta ekonomi (banyak yang) tidak layak. Ada yang dagang, mengemis, dan mengamen. Kita sebagai pengguna merasa terganggu," lanjutnya.
