Tautan-tautan Akses

Konsep Ibu Kota Baru ala Jokowi: Harus Ada Transformasi Ekonomi


Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin memimpin Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru” di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12) (Foto: Biro Setpres)

Presiden Joko Widodo terus mematangkan perpindahan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan. Ia ingin perpindahan Ibu kota tidak sekedar memindahkan tempat saja, namun harus ada transformasi ekonomi.

Presiden Joko Widodo menginginkan perpindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bukan sekedar hanya memindahkan jalannya pemerintahan.

Ia ingin ibu kota baru itu menjadi seperti kota-kota lain di Indonesia yang sangat hidup. Bukan ibu kota yang sepi dan hanya dihuni oleh pegawai pemerintahan saja.

Jokowi juga berharap adanya berbagai transformasi di ibu kota baru itu salah satunya adalah transformasi ekonomi agar kelak ke depan, basis perekonomian tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berbincang dengan Menteri Agraria Sofyan Djalil dan Menteri Pariwisata Wisnhutama disela-sela Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru” di kantor Presiden , Jakarta, Senin (16/12) (Foto: Biro Setpres)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berbincang dengan Menteri Agraria Sofyan Djalil dan Menteri Pariwisata Wisnhutama disela-sela Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru” di kantor Presiden , Jakarta, Senin (16/12) (Foto: Biro Setpres)

"Karena itu dari awal kita harus merancang perpindahan ibu kota sebagai sebuah transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart ekonomi, dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional dan transfromasi talenta- talenta nasional kita.
itu saya kira tujuan utama kita. sekali lagi bukan semata-mata memindahkan istana atau memindahkan gedung-gedung perkantoran pemerintah bukan itu," ujar Jokowi dalam Ratas Persiapan Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12).

Ditambahkannya, Jokowi juga ingin di dalam ibu kota baru tersebut dibangun pusat riset dan inovasi yang berkelas dunia, sehingga para talenta muda tanah air bisa bekerja sama dengan talenta dari berbagai negara untuk mengembangkan ibu kota baru menjadi ibu kota kelas dunia.

"Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan smart energy, smart health, smart food production yang menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita serta mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain, " jelasnya.

Selain itu dalam proses pembangunan ibu kota baru ini, Jokowi instruksikan harus meninggalkan pola pikir lama yang selalu melihat dari sisi anggaran. Ia menuturkan pembangunan ibu kota baru harus menggunakan cara-cara kreatif salah satunya dengan inovasi teknologi, dengan memanfaatkan talenta-talenta Indonesia.

"Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif termasuk dalam pemanfaatan teknologi-teknologi inovasi, dengan bantuan talenta-talenta hebat yang kita miliki yang berada di dalam negeri maupun yang saat ini belajar di berbagai negara di luar negeri," paparnya.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan per usai Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara baru” di Kantor Presiden, Senin, 16 Desember 2019. (Foto:Biro Setpres )
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan per usai Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara baru” di Kantor Presiden, Senin, 16 Desember 2019. (Foto:Biro Setpres )


Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan nantinya bentuk pemerintahan ibu kota baru adalah provinsi otonom. Lanjutnya, ada juga sebagian lahan yang akan menjadi kawasan khusus dan dipimpin oleh manager city.

"Disepakati bentuk pemerintahan adalah provinsi tetapi di dalam 256 ribu hektar itu ada yang 56 ribu hektar adalah kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan yang akan diurus oleh city manager," ujar Suharso.

Pemerintah pun akan segera membentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota. Badan ini, kata Suharso setingkat dengan kementerian yang akan bekerja dalam mempersiapkan proses pemindahan ibu kota baru ini.

"Badan otorita setingkat menteri kemudian kewenangannya tentu saja mempersiapkan, membangun dan proses memindahkan. Itu kenapa badan otoritas karena menyangkut kewenangan atas lahan dan supaya pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi terutama kewenangan atas lahan manakala itu dibuat suatu kerja sama atau KPBU dengan pihak ketiga," ungkap Suharso.

Pemerintah, saat ini sedang mencari calon kepala Badan Otorita Pemindahan ibu kota tersebut, dan akan segera ditunjuk setelah Peraturan Presiden (Perpres) dibentuk. Menurut Suharso, sosok yang memimpin lembaga tersebut tidak harus dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalangan profesional dimungkinkan bisa juga memimpin proses pemindahan ibu kota itu.

Presiden Jokowi berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar disela-sela Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara baru” di kantor Presiden , Jakarta, Senin (16/12) ( Biro Setpres )
Presiden Jokowi berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar disela-sela Ratas “Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara baru” di kantor Presiden , Jakarta, Senin (16/12) ( Biro Setpres )

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar memastikan bahwa pemindahan ibu kota ini tidak akan merusak lingkungan. Pihaknya pun senantiasa akan mengatasi kerusakan lingkungan sebelum ibu kota resmi pindah.

"Penyiapan bibit karena konsep dari Bapak Presiden tentang Ibukota Negara ini adalah sambil dibangun sambil melindungi lingkungan dan melakukan pemulihan lingkungan. Jadi memang kita harus memulihkan, banyak penanaman pohon kembali dikasih pohon bibit modern yang kapasitasnya lebih dari 10 juta bibit pohon," jelas Siti.

Lanjutnya, pihak KLHK pun akan melakukan penanganan konservasi, dimana sudah dilakukan identifikasi wilayah-wilayah yang terdapat hewan seperti Orang Utan dan keanekaragaman hayati lainnya. Sehingga, dengan begitu konflik lingkungan antar manusia dan satwa bisa dikurangi dengan signifikan.

"Kemudian kita mewaspadai potensi dampak pembangunan terhadap satwa liar misalnya fregmentasi habitat dan lain-lain. Itu juga kita lakukan caranya dengan mitigasi menggunakan Green Infrastructure yang itu tadi perencanaan nasionalnya seperti apa, perlindungan habitat tumbuhan satwa liarnya, bagaimana kemudian dalam rangka pemulihan di KLHK terkait persoalan lubang eks tambang di Samarinda jadi di Samarinda ada 1.735 lubang yang 540 tidak aktif dan telah memakan korban jiwa, kemudian sekarang kita sedang coba untuk secara bertahap dilakukan pemulihan," jelas Siti. [gi/lt]

Recommended

XS
SM
MD
LG