Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh gereja Katholik di Kongo hari Selasa (20/6), lebih dari 3.300 orang tewas di propinsi Kasai yang rentan di negara itu, sementara PBB menyerukan penyelidikan internasional setelah ada beberapa laporan tentang sejumlah bayi yang luka akibat parang dan perempuan hamil yang perutnya disayat.
Kenaikan tajam jumlah kematian itu terjadi sewaktu Kepala Dewan HAM PBB Zeid Ra’da Al-Hussein menyalahkan pemerintah Kongo karena gagal melindungi warga sipil, dan mengutip laporan-laporan yang “mengerikan” dari sejumlah pakar HAM PBB yang dikirim kesana bulan lalu untuk mewawancarai orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran antara pasukan pemerintah dan milisi.
“Tim saya melihat anak-anak berusia dua tahun yang anggota tubuhnya dipotong; banyak bayi menderita luka parang dan luka bakar yang parah,” ujar Al-Hussein dalam laporanya pada Dewan HAM PBB.
“Tim saya melihat seorang bayi berusia dua bulan yang tertembak dua peluru hanya empat jam setelah dilahirkan, ibunya juga luka. Sedikitnya dua perempuan hamil disayat perutnya dan janin mereka dimutilasi,” tambahnya.
Sebelumnya jumlah korban tewas dikabarkan mencapai 400 orang, tetapi gereja Katholik mengatakan jumlahnya kini mencapai 3.300 orang. Para korban mencakup dua pakar PBB yaitu warga Amerika Michael Sharp dan warga Swedia keturunan Chile Zaida Catalan.
Juru bicara pemerintah Kongo Lambert Mende mengatakan pada Associated Press, pemerintah akan segera merilis laporan mereka tentang krisis itu. “Lepas dari soal apakah angka-angka itu telah diverifikasi atau belum, hal ini menunjukkan bahwa ini situasi keamanan nyata yang ada, yang seharusnya mendesak pemerintah bertindak untuk mengakhirinya,” ujar Mende.
Aksi kekerasan pecah di kawasan tengah Kongo setelah seorang kepala suku tradisional yang dikenal sebagai Kamwina Nsapu tewas dalam operasi militer bulan Agustus lalu setelah militan pimpinannya melakukan revolusi melawan pihak berwenang Kongo.
Kepala Dewan HAM PBB Zeid Ra’da Al-Hussein mengatakan situasinya menjadi semakin kompleks dalam beberapa bulan ini. Selain para pejuang pimpinan Kamwina Nsapu, milisi lain juga muncul untuk membela warga sipil dari serangan-serangan yang terus terjadi. Kelompok yang kini dikenal sebagai “Bana Mura” ini juga melakukan pelanggaran HAM, ujar Al-Hussein. [em/al]
