Kepala Badan Penjaga Pantai dan Perbatasan Uni Eropa (Frontex), Selasa (1/12), menghadapi kecaman dari sejumlah anggota parlemen UE seiring meningkatnya tuduhan bahwa Frontex terlibat dalam tindakan ilegal yang menghalangi para migran atau pengungsi memasuki Eropa melalui pulau-pulau Yunani.
Hasil investigasi bersama yang diterbitkan Oktober lalu oleh media Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD dan TV Asahi menyebutkan bahwa video-video dan data-data lain yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa agen-agen Frontex secara aktif terlibat dalam sebuah insiden penolakan pengungsi di perbatasan maritim Yunani-Turki di Laut Aegea.
Laporan itu juga mengatakan personel dari badan tersebut, yang memantau dan mengawasi pergerakan migran di sekitar perbatasan Eropa, hadir di sebuah insiden serupa lain, dan berada dalam jarak dekat dengan empat insiden serupa lain sejak Maret lalu.
Terkait tuduhan itu, Frontex mengumumkan telah menggelar penyelidikan internal, dan Direktur Eksekutif Fabrice Leggeri mengatakan pada Oktober bahwa “sejauh ini, tidak ada dokumen atau materi lain yang ditemukan untuk mendukung tuduhan pelanggaran hukum atau Kode Etik Frontex oleh para petugas yang dikerahkan.''
Leggei mengatakan badan yang dipimpinnya tidak mentolerir pelanggaran apa pun terhadap hak-hak fundamental dalam setiap kegiatannya.
Penolakan pengungsi dianggap bertentangan dengan perjanjian perlindungan pengungsi internasional, yang mengatakan orang tidak boleh diusir atau dikembalikan ke negara di mana kehidupan dan keselamatan mereka mungkin dalam bahaya karena ras, agama, kebangsaan atau menjadi anggota kelompok sosial atau politik tertentu.
Dewan Frontex bertemu untuk membahas tuduhan tersebut akhir bulan lalu. Dewan tersebut kemudian mengatakan bahwa Komisi Eropa telah memerintahkannya untuk “mengadakan pertemuan luar biasa lebih lanjut dalam dua pekan ke depan untuk mempertimbangkan secara lebih rinci jawaban yang diberikan oleh badan tersebut.''
Tuduhan-tuduhan tersebut sangat memalukan komisi tersebut. Pada bulan September, mereka meluncurkan reformasi baru sistem suaka Uni Eropa (UE) yang terbukti sangat tidak memadai ketika lebih dari 1 juta migran tiba pada 2015, banyak dari mereka pengungsi Suriah yang memasuki pulau-pulau Yunani melalui Turki.
Bagian dari reformasi migrasi UE mencakup sistem pemantauan independen yang melibatkan pakar-pakar HAM untuk memastikan bahwa tidak ada penolakan pengungsi di perbatasan Eropa.
Frontex mengatakan pekerjaannya di Laut Aegea timur telah dipersulit oleh perselisihan antara Turki dan Yunani mengenai perbatasan maritim mereka. Kapal-kapal penjaga pantai Yunani dan Turki secara rutin terlibat dalam pertikaian di hamparan perairan yang relatif sempit yang memisahkan kedua negara. [ab/lt]
