Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menegaskan pentingnya penerapan e-budgeting pada setiap penganggaran oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini diungkapkan Asman Abnur dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Selasa (2/8), saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur dan Bupati serta Walikota di Jawa Timur.
Fokus penerapan e-budgeting ini kata Asman, akan menjadi target kerja kementeriannya, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
“Ya memang sekarang belum ada keseragaman, belum ada standard. Nah untuk itu Kementerian PAN RB ini akan berusaha nanti, antara satu dan lainnya itu terkoneksi satu sama lain, jada standard nasional harus kita buat," ujar Abnur. "Ya khusus pak Presiden menyampaikan agar program e-budgeting itu agar bisa dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kementerian dan Lembaga. Jadi ini konsentrasi yang harus saya fokuskan agar budget itu, anggaran itu betul-betul terkawal mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaannya.”
Beberapa daerah di Jawa Timur tercatat telah menerapkan e-budgeting, seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Tulungagung. Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, penerapan e-budgeting telah diterapkan dalam penganggaran pembangunan di daerahnya. Secara khusus Banyuwangi telah menerapkanpenganggaran secara online, memalui e-village budgeting untuk mengontrol penggunaan anggaran untuk dalam membangun dan mengembangkan desa yang ada di Banyuwangi.
“Kalau e-village budgeting ini sudah semua desa, karena dengan e-village budgeting itu inovasi daerah untuk mengontrol, pertama penyerapan dana desa, kemudian yang kedua untuk mengontrol perencanaan desa yang tersambung di Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), terhubung dengan BPKAD (badan pemeriksan keuangan dan anggaran daerah) dan Bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah), sehingga perencanaan di desa itu langsung terkoneksi dengan perencanaan yang ada di Kabupaten. Hanya dengan IT ini kita bisa menjembatani bagaimana desa-desa yang jauh ini bisa terkontrol dengan baik. Yang ketiga, ini memaksa desa untuk melek (melihat/paham) IT," kata Anas.
Percepatan penerapan e-village budgeting ini kata Abdullah Azwar Anas, dilakukan dengan menggandeng sejumlah instansi untuk membangun jaringan internet hingga ke desa-desa.
“Untuk mempercepat itu kita tingkatkan lagi namanya smart kampung. Nah smart kampung ini basisnya fiber optic, nah serat fiber optic ini akan mempercepat pelayanan kita. Maka kita, desa-desa yang belum terhubung fiber optic kita dorong sekarang untuk terhunung, dan saya berterima kasih karena kerjasama dengan Telkom dan Kementerian BUMN untuk percepatan pembanguna fiber optic ini,” lanjut Anas.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penyusunan standard nasional e-budgeting diharapkan dapat memasukkan perencanaan keuangan dengan kondisi sebenarnya dari anggaran yang dimiliki, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak terhambat oleh pemasukan yang tidak lancar.
“Kita mengusulkan program itu sampai uangnya, sampai di rencana implementasi itu, uangnya itu harus ada, kalau enggak kan bisa multi years, bisa macam-macam. Ya ada perencanaan yang dimasukkan," ujar Soekarwo.
Asman Abnur mengatakan, keberhasilan penerapan e-budgeting di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi percontohancontoh bagi daerah lain di Indonesia yang belum menerapkannya.e-budgeting dalam penganggaran pembangunan di daerahnya.
“Saya harapkan nanti Jatim ini menjadi role model, role model untuk daerah-daerah lain dan provinsi kabupatennya nanti dituru oleh daerah-daerah tingkat satu dan tingkat dua lainnya," tambahnya.
