Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (18/10), di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta meresmikan lembaga dana kerjasama pembangunan internasional bernama Indonesia Aid.
Dalam jumpa pers usai acara peluncuran Indonesia Aid, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia Aid didirikan sebagai bentuk kontribusi bantuan kemanusiaan Indonesia kepada dunia internasional
Kalla mengatakan, adanya lembaga Indonesian Aid juga sebagai upaya Indonesia dalam meningkatkan diplomasi dan kerja sama ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang besar dan merupakan anggota G20 sudah semestinya memiliki lembaga pendonor dana dan bantuan untuk negara-negara lain.
"Selama ini kalau kita ketemu negara lain selalu kita berpikir apa saya dapat. Sekarang kita juga harus berpikir apa yang dapat saya berikan, apa yang harus kita berikan," kata Kalla.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menekankan Indonesia Aid merupakan alat yang sangat berharga bagi diplomasi Indonesia. Indonesia Aid juga adalah perangkat diplomasi yang akan memperkuat posisi dan peran Indonesia di dunia internasional.
Dia menambahkan melalui Indonesia Aid, Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.
"Kita sekaligus ingin menunjukkan bahwa kerjasama internasional itu penting sekali. Karena kalau tidak saling membantu, pasti akan ada yang tertinggal. Kalau SDG's (Sustainable Development Goals) tidak boleh ada satu negara yang tertinggal. Jadi kita ingin berusaha pastikan agar semua dapat maju bersama," kata Retno.
Retno mengatakan dana Indonesia Aid ini akan terus bertambah setiap tahun. Menurutnya, Palestina dan Myanmar termasuk dua negara yang menjadi prioritas untuk menerima program-program dari Indonesia Aid.
Dia menjelaskan, selain bersifat program, Indonesia Aid juga akan menyalurkan dana bersifat darurat, seperti bencana alam.
Tak hanya Kementerian Luar Negeri, Retno mengatakan Indonesia Aid juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembentukan institusi tersebut dilakukan guna menyelaraskan penyaluran bantuan Indonesia ke luar negeri melalui satu pintu.
Selain itu, lanjutnya, langkah ini juga dilakukan guna mempercepat respons dan bantuan pemerintah bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya dalam menanggapi peristiwa yang perlu tindakan cepat seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan.
Indonesia Aid ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai lembaga non-eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan sumber finansial Indonesia AID akan disediakan dalam bentuk dana abadi. Adapun, alokasi dana abadi untuk bantuan luar negeri pada 2019 mencapai Rp2 triliun.
Dana abadi adalah sebuah kumpulan dana yang dikelola oleh sebuah lembaga untuk tujuan-tujuan sosial yang ditetapkan oleh penyumbang dana dan pengurus lembaga. [fw/lt]
