Indonesia termasuk negara yang tidak menerapkan lockdown seluruh wilayah, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain sejak dilanda pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menilai, bahwa PPKM skala mikro atau micro lockdown lebih efektif dalam menekan laju penyebaran virus corona.
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di-lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering kita keliru di sini. Oleh sebab itu, kita memang harus bekerja lebih detail lagi, lockdown skala mikro, micro lockdown,” ujarnya dalam acara Pembukaan Munas Apeksi 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2).
Lanjutnya, mini lockdown tersebut juga diyakini tidak akan merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat, karena yang dikarantina merupakan wilayah dengan skala yang kecil seperti desa, kelurahan, RT dan RW. Maka dari itu ia mengimbau kepada pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail, sehingga mengetahui dengan pasti di mana karantina wilayah secara mikro harus diberlakukan.
Selain itu, ujar Jokowi, pemda harus melakukan “3T” dengan maksimal agar pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat bisa berlangsung cepat. Sosialisasi protokol kesehatan “3M” juga harus terus digaungkan, agar tingkat kedisiplinan masyarakat terus meningkat.
“Treatment, isolasi harus mendapatkan perhatian yang serius baik dari sisi penyediaan obat-obatan, penyediaan bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selalu dicek, dimonitor, dan jangan ragu kalau memang kurang untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri,” jelasnya.
Manajemen Vaksinasi Yang baik
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan para wali kota dan wakil wali kota untuk mempersiapkan program vaksinasi massal COVID-19 dengan baik di wilayahnya masing-masing. Vaksin COVID-19, kata Jokowi, merupakan barang yang sulit untuk didapatkan pada masa pandemi seperti saat ini. Maka dari itu vaksin ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan tepat sasaran.
“Vaksin ini, produsennya tidak banyak tapi diperebutkan oleh 215 negara, rebutan semuanya. Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasinya kira-kira 42 negara yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta, karena memang sejak Agustus kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin. Bukan barang yang mudah, semua negara rebutan vaksin, oleh sebab itu vaksinasi ini harus tepat sasaran, tepat target, jangan sampai meleset,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, setelah proses vaksinasi tenaga kesehatan selesai, pelayan publik pun akan mendapatkan giliran untuk divaksinasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa kalangan masyarakat yang tingkat interaksi sosial dan mobilitasnya tinggi untuk bisa diprioritaskan segera divaksinasi COVID-19.
“Masyarakat bisa dilakukan (vaksinasi) untuk yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi harus didahulukan misalnya pasar, misalnya di sektor-sektor jasa yang interaksinya tinggi segera lakukan. Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity. Atau misalnya di kota ada mal ya sudah para karyawan di mal langsung, karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat sehingga perencanaan secara detail harus dimulai, dipetakan,” jelasnya.
Perbanyak Program Padat Karya
Dalam hal pemulihan ekonomi nasional, Jokowi juga mengimbau kepada pemerintah kota (pemkot) untuk melakukan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut bisa menambah penghasilan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, misalnya perbaikan jalan kampung, lakukan dengan padat karya. Perbaikan saluran air di kota lakukan dengan padat karya sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsinya sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita,” jelasnya.
Perkembangan Kasus Mingguan
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kebijakan PPKM yang telah dilakukan dua tahap di Jawa dan Bali telah menghasilkan dampak yang cukup baik.
Ia menjelaskan, kasus positif corona turun 10,8 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Meski begitu, masih ada lima provinsi yang mencatatkan penambahan kasus tertinggi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.
“Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang masih mencatatkan kasus harian positif tertinggi. Ini menjadi hasil yang baik karena sudah empat minggu berturut-turut penambahan kasus positif didominasi dari Provinsi Jawa dan Bali,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Wiku mengatakan, kasus kematian mengalami penurunan sebesar 32 persen jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Penurunan angka kematian ini, ujar Wiku, merupakan hasil usaha dari para tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien positif COVID-19. Adapun lima provinsi yang masih mencatat angka kematian tertinggi pada pekan ini adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Jambi, Maluku dan Aceh.
Namun, angka kesembuhan justru mengalami penurunan sebanyak 4,2 persen pada pekan ini dibanding pekan lalu. Lima provinsi yang memiliki angka kesembuhan tertinggi pada minggu ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung dan Kepulauan Riau.
Angka Capaian Testing COVID-19
Pemerintah terus meningkatkan kapasitas testing PCR guna melacak kasus positif corona di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, sejak minggu kedua Januari 2021, Indonesia telah mencapai 100 persen target WHO, yakni melakukan testing kepada satu orang per 1000 populasi per minggunya.
“Per 7 Februari 2021, capaian testingnya sudah mencapai 106 persen dari target WHO atau 287.131 orang yang dites per minggu,” ungkap Wiku.
Meski begitu, Wiku mengakui bahwa capaian testing ini belum merata di seluruh Indonesia. Pemerintah, ujarnya tetap mengupayakan agar kapasitas testing bisa menyeluruh di tanah air.
Kapasitas BOR
Kebijakan PPKM diklaim juga berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan COVID-19. Kapasitas BOR di Indonesia untuk pasien Corona terus meningkat sejak November 2020. Namun, pada bulan ini, secara nasional diklaim sudah menurun dari 58,4 persen menjadi 52,06 persen.
“Implementasi PPKM di berbagai tempat selama kurang lebih empat minggu telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Maka dari itu, pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM hingga ke level mikro yakni sampai tingkat RT dan RW, sambil terus melihat perkembangan dari kebijakan PPKM sebelumnya di Jawa dan Bali,” pungkasnya. [gi/ab]
