Lembaga Padma Indonesia yang aktif mendampingi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT, telah mengurus 63 jenazah sepanjang setengah tahun ini. Indonesia harus memperbaiki strategi pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jika tidak ingin fenomena ini berlanjut.
Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa menjelaskan kepada VOA, ada tiga jenazah terakhir yang telah dan sedang dalam proses pengiriman kembali ke NTT. Mereka adalah Agnes Peni Muda dari Flores Timur, Bibinana Lilian Kaka dari Sumba Barat Dayadan Don Bosko dari Flores.
“Meninggal, baik karena sakit maupun sebab lain yang sedang ditelusuri oleh pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Dan kini jenazahnya sudah yang ke-63, yang terakhir Don Bosko dari Batam, yang akan dikembalikan ke Nagekeo, Flores,” ujar Goa.
Don Bosko sendiri bukan dari Batam. Dia bekerja di Malaysia, dan tiba-tiba saja dikirim ke Batam dalam kondisi sakit. Komunitas warga NTT di Batam berupaya mengumpulkan bantuan biaya pemulangannya.
Goa menyebut, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dan Duta Besar RI untuk Malaysia sangat berperan aktif dalam upaya ini.
“Saatnya bergandengan tangan untuk melawan human trafficking dan memperbaiki sumber dayanya dari hulu,” tambah Gabriel Goa.
Padma Indonesia tidak henti mengkampanyekan, pendirian Balai Latihan Kerja di daerah dan pembukaan Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk mengurus pengiriman PMI. Dengan pemberangkatan yang terkoordinir, celah pengiriman PMI ilegal dan korban TPPO akan bisa dicegah. Gabriel Goa juga menyambut baik rencana mendirikan divisi khusus di kepolisian yang akan berkonsentrasi dalam upaya penanganan TPPO.
Presiden Perbaikan Strategi
Pemerintah sendiri telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan lama ini. Presiden Joko Widodo misalnya, memimpin rapat terbatas mengenai pencegahan TPPO, di Istana Merdeka pada 30 Mei 2023.
Menteri Koordinatir Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD dalam keterangan usai pertemuan menyebut Presiden telah melakukan restrukturisasi Satuan Petugas (Satgas) TPPO.
“Memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini ,” kata Mahfud MD.
Presiden juga memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk memberantas pihak-pihak yang berada di belakang bisnis kotor ini meskipun itu aparat negara berseragam.
Jokowi memang mendelegasikan tugas Ketua Harian Satgas TPPO dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ke Kapolri. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan dengan lebih lancar.
Langkah ini dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan resminya.
“Kepolisian diberikan tugas oleh Bapak Presiden menjadi pelaksana harian Satgas TPPO yang sebelumnya diawaki Kementerian PPPA. Ini segera kita tindak lanjuti mengambil langkah-langkah,” kata dia.
Kapolri telah memerintahkan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk secepatnya bekerja.
“Saya meminta juga Divhubinter bisa kerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk mengetahui sindikat-sindikat yang bekerja sama dengan kelompok di Indonesia. Sehingga, saat kita melakukan penegakan hukum pemberantasan terhadap masyarakat kita yang menjadi korban TPPO,” tambahnya, dalam pernyataan pada 31 Mei 2023.
Langkah Jokowi nampaknya cukup berhasil. Di Jawa Tengah misalnya, Kepolisian Daerah (Polda) dalam satu pekan telah mengungkap 31 kasus TPPO. Seperti dijelaskan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora.
“Kami telah berhasil mengamankan 38 tersangka, di mana 12 tersangka dari perusahaan penyaluran tenaga kerja dan jabatannya adalah direktur atau komisaris, di badan usaha tersebut. Dan 20 tersangka dari perseorangan, di mana dia merekrut, mengumpulkan tenaga kerja dan dikirim ke luar negeri,”ujar Ronald.
Pelaku TPPO di Jawa Tengah telah mengirimkan lebih seribu tenaga kerja, ke sejumlah wilayah seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika Selatan, Kanada, Asia Timur dan Asia Tenggara.
TPPO Praktik Kejahatan Lama
Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam situasi bahaya terkait TPPO setidaknya sejak 2017. Ketika itu, Bank Dunia mempublikasikan data, yang menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, seharusnya sudah menjadi alarm pengingat.
“Alarm sudah diberikan oleh World Bank tahun 2017. World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sementara di tahun 2017 itu hanya 3,6 juta orang Indonesia yang tercatat bekerja secara resmi,” papar Benny.
Berdasar data itu, Benny meyakini tahun 2017 sudah ada 5,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi.
“Kami, BP2MI meyakini, mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang,” kata Benny dalam diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan Wakil Ketua MPR, Rerie Lestari Moerdijat.
BP2MI saat ini memiliki data terpusat, yang mencatat 4.731.245 PMI di luar negeri. Mereka tercatat nama, alamat, adal desa, bekerja di negara mana, kapan berangkat dan kapan harus pulang, bekerja melalui skema apa, bahkan hingga besaran gaji. Data terpusat ini digunakan untuk menekan berbagai kasus terkait PMI yang terus mendera.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Benny, hingga Juni ini BP2MI telah mengurus deportasi bagi 100.729 PMI dari luar negeri. Dalam periode yang sama, BP2MI juga menerima 2.204 peti jenazah PMI, atau dengan rerata 2-3 jenazah per hari. Sementara PMI yang sakit mencapai 3.527, dan membutuhkan penanganan.
“Yang sakit ini rata-rata, sakit secara fisik, kemudian depresi ringan, depresi berat bahkan hilang ingatan. Mereka sudah pasti tidak prosedural dan diduga kuat mayoritas adalah korban penempatan ilegal atau TPPO. Dan yang menyedihkan adalah 90 persen korban adalah perempuan,” tambah Benny.
Selama memimpin BP2MI, Benny mengklaim melakukan 46 kali penggerebegan di penampungan PMI ilegal. Sekurangnya 8 ribu calon PMI dapat diselamatkan dari TPPO melalui upaya pencegahan ini.
Butuh Koordinasi Lebih
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik upaya menyempurnakan Satgas TPPO oleh pemerintah. Namun, dia mengingatkan ada begitu banyak persoalan terkait TPPO yang harus segera diselesaikan.
“Saya rasa perlu sebuah gerakan, dan juga harus ada political will dari pemerintah, dan dari semua pihak, dan dalam hal ini kita tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
TPPO sebagai kejahatan kemanusiaan harus diberantas bersama. “Ini adalah gerakan kemanusiaan, ini tugas semua partai politik, tugas semua lembaga swadaya masyarakat dan ini tugas semua masyarakat sipil,” tegas Lestari Moerdijat.
Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, mengakui TPPO adalah kejahatan yang kompleks. Karena itu, upaya untuk melawannya tidak boleh dilakukan lembaga-lembaga negara secara parsial.
“Ketika kita menghadapi satu kejahatan sindikat, maka dia tidak boleh parsial. Dia harus komprehensif untuk bisa memberantas sampai ke akarnya, untuk bisa melakukan pencegahan, untuk bisa melakukan pemulihan terhadap korban dari segala aspeknya,” ujar Taufik.
Sementara Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, melihat pentingnya imigrasi menjalankan fungsi sebagai penjaga gawang keluarga calon PMI keluar negeri.
“Kita tahu, kalau Imigrasi itu jebol, ya sudah jebol, hilang ke sana. Jadi menurut saya, Imigrasi harus diberi kewenangan yang lebih, atau mengembangkan strategi yang lebih rigid untuk memastikan calon PMMI untuk betul-betul terseleksi,” ujarnya.
Eva menyambut baik peralihan tugas harian dari Menteri PPPA kepada Kapolri dalam penanganan TPPO. Di era kepemimpinan Menteri PPPA, telah banyak dibuat kebijakan sebagai dasar melangkah. Namun, kementerian itu dinilai tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan penindakan. [ns/ah]
Forum