Jaksa Agung Israel mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa ia tidak boleh terlibat dalam perombakan sistem peradilan negara yang diusulkan oleh pemerintahnya.
Dalam suratnya yang dipublikasikan, Kamis (2/2), Gali Baharav-Miara mengatakan keterlibatan Netanyahu berisiko menimbulkan konflik kepentingan dalam pengadilan korupsi terhadap dirinya yang sedang berlangsung.
Pemerintah sayap kanan baru Netanyahu telah menjadikan perubahan sistem hukum sebagai inti dari agenda legislatifnya dan meskipun kritik publik meningkat, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan Mahkamah Agung dan memberikan politisi pengawasan yudisial yang lebih sedikit dalam pembuatan kebijakan.
Netanyahu diadili atas kasus-kasus penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap dalam serangkaian skandal yang melibatkan mogul-mogul media berpengaruh dan rekan-rekan kayanya. Ia sendiri menyangkal melakukan kesalahan.
"Sebagai bagian dari peran Anda sebagai perdana menteri, Anda harus menghindari keterlibatan dalam prakarsa yang berkaitan dengan sistem hukum," tulis Jaksa Agung Gali Baharav-Miara kepada Netanyahu dalam surat yang dikirim Rabu. Ia mengatakan itu berarti Netanyahu juga tidak bisa mengarahkan orang lain untuk memajukan rencana tersebut.
Surat itu juga menyertakan pendapat wakil Baharav-Miara, yang mengatakan bahwa perombakan itu akan "menguntungkan perdana menteri dalam hal administrasi persidangannya". Menurut surat tersebut, perubahan itu akan memungkinkan koalisi yang berkuasa lebih mudah memajukan undang-undang yang dapat membantu Netanyahu.
Amir Fuchs, seorang peneliti senior di Israel Democracy Institute, sebuah lembaga think tank di Yerusalem, mengatakan, sikap Baharav-Miara tidak akan mempengaruhi kemajuan rencana tersebut.
Ia mengatakan keputusan jaksa agung itu mengikat, yang berarti Netanyahu tidak akan dapat menangani perubahan hukum, dan tidak ada pejabat politik yang ditunjuk atas namanya untuk menangani perubahan. Tapi, kata Fuchs, menteri-menteri di pemerintahannya bisa melakukannya.
Perombakan yudisial digagaskan oleh menteri kehakiman negara itu, yang merupakan orang kepercayaan Netanyahu, dan pemimpin Israel itu menyebutnya sebagai langkah yang tepat untuk negara itu.
Ditanya tentang langkah-langkah untuk merombak sistem peradilan oleh seorang pemimpin yang sedang diadili dalam sebuah wawancara dengan CNN minggu ini, Netanyahu mengatakan “tidak ada reformasi yang kita bicarakan ... yang ada hubungannya dengan persidangan saya.''
Sikap Baharav-Miara hanya akan memperdalam keretakan di Israel terkait kekuasaan kehakiman, yang telah mengguncang negara itu sejak pemerintah Netanyahu mengambil alih kekuasaan akhir tahun lalu.
Rencana itu akan memungkinkan mayoritas sederhana dari 120 kursi parlemen negara itu membatalkan keputusan Mahkamah Agung yang menganggap sebuah undang-undang tidak konstitusional. Rencana ini juga akan memberi pemerintah lebih banyak kekuasaan atas penunjukan hakim.
Para kritikus mengatakan rencana itu merusak sistem check and balances Israel dan membuat Mahkamah Agung tidak bisa melindungi hak-hak kelompok-kelompok minoritas. Mereka mengatakan rencana itu memberi politisi terlalu banyak kekuasaan dan akan merusak demokrasi Israel.
Rencana tersebut telah menghadapi tentangan luas, dari pejabat tinggi hukum hingga ekonom dan sektor teknologi negara. Puluhan ribu warga biasa Israel turun ke jalan untuk memprotes langkah tersebut. [ab/uh]
Forum