Tautan-tautan Akses

Jaga Keragaman Jabar: Ridwan Kamil Tawarkan “Hands-On dan Komunikasi”


Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, calon Gubernur Jawa Barat, dan istrinya, Atalia Kamil, melambaikan tangan ke para wartawan dari dalam mobil di Bandung, 20 Januari 2018. (Foto: Antara via Reuters)
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, calon Gubernur Jawa Barat, dan istrinya, Atalia Kamil, melambaikan tangan ke para wartawan dari dalam mobil di Bandung, 20 Januari 2018. (Foto: Antara via Reuters)

Dalam beberapa tahun terakhir Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi. Lalu, apa tawaran Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyelesaikan kondisi ini.

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan konsep “hands-on dan komunikasi” untuk menjaga keberagaman di tanah Pasundan, provinsi yang dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki angka intoleransi tertinggi se-Indonesia.

Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan dua hal ini telah dilakukannya ketika memimpin Kota Bandung dan terbukti berhasil.

"Karena saya tidak mau dengar laporan orang saja. Saya harus lihat sendiri apa yang terjadi di lapangan apa pun itu, masalah infrastruktur, konflik sosial," ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Posko Pemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) di Bandung, Sabtu (23/6/2018).

Pada Desember 2016 lalu, acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pendeta Stephen Tong yang sedianya dilangsungkan di kompleks Sabuga, Bandung, dibatalkan setelah diprotes kelompok intoleran. Setelah difasilitasi Pemerintah Kota Bandung, acara ini kemudian digelar kembali pada 23 Desember dengan pengawalan ketat kepolisian. Emil ikut hadir dalam acara itu bersama Polda Jawa Barat dan Pangdam III/Siliwangi.

"Waktu KKR itu kan saya turun langsung bukan nyuruh kepala dinas,” kata Emil. “Tapi saya sebagai pemimpin kota mengambil alih, karena menurut saya Pancasila ini penting untuk dipertahankan. Kalau waktu itu saya tidak turun, citra buruk, kegelisahan, bagaimana negeri ini mau dibangun dengan warganya gelisah dan warganya ketakutan," papar Emil yang menjabat Wali Kota Bandung sejak 2013.

Tak lama usai kejadian itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2017 menganugerahkan penghargaan kepada Ridwan Kamil karena dinilai telah melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Emil juga dianggap melakukan praktik baik setelah menerbitkan izin dua gereja yang sebelumnya dipermasalahkan dan menerbitkan tiga kebijakan yang memperkuat perlindungan KBB.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wali Kota Manado Vicky Lumentut untuk kiprah serupa di kotanya.

Menurut Emil, komunikasi juga menjadi teknik yang akan digunakan dalam menghadapi paham anti-Pancasila yang masuk ke kampus-kampus. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2018 secara spesifik menyebut Universitas Indonesia (Depok), Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor sebagai beberapa kampus yang sudah terpapar radikalisme.

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Posko Pemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) di Bandung, Sabtu, 23 Juni 2018. (Foto: Rio Tuasikal/VOA)
Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Posko Pemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) di Bandung, Sabtu, 23 Juni 2018. (Foto: Rio Tuasikal/VOA)

Meski universitas berada di bawah pengawasan langsung kementerian dan bukan gubernur, Emil berencana menggunakan posisi gubernur untuk mendekati rektor.

"Mungkin keputusan akhirnya bukan di saya, keputusan akhirnya di rektor. Tetapi saya bisa memanggil rektornya, memberikan pandangan-pandangan sebagai pimpinan daerah dan sebagainya, memberikan solusi dan seterusnya," ucap sosok yang juga pernah jadi dosen di ITB.

Namun bagaimana dengan pasangan Emil yakni Uu Ruzhanul Ulum, yang merupakan bupati Tasikmalaya?.

Pada 2013, Uu "memfasilitasi" 20 jemaat Ahmadiyah di kabupatennya untuk "bertaubat" dan hal itu disaksikan langsung oleh Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali. Meski sudah dibantah oleh organisasi Ahmadiyah, Uu tetap mendukung acara tersebut.

Emil mengatakan, dia dan Uu sudah berkomitmen bahwa gubernur akan menjadi pemimpin utama dan wakil gubernur mendukung. Sehingga, kata Emil, pola pikir dan perspektifnya akan diikuti oleh Uu jika keduanya terpilih memimpin Jabar. "Yang positif kami teruskan, mungkin yang kurang-kurang menjadi renungan, kan begitu?" ujarnya.

Penelitian beberapa lembaga pemantau dalam beberapa tahun terakhir kerap menempatkan Jawa Barat pada urutan pertama provinsi paling intoleran.

Setara Institute pada 2015 menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dimana paling banyak terjadi pelanggaran hak atas KBB (44 kasus). Pada tahun yang sama Wahid Institute juga mencatat telah terjadi 46 peristiwa pelanggaran KBB di provinsi ini. Posisi kedua disandang DKI Jakarta.

Emil mengatakan apa yang sudah pernah dilakukannya di Bandung akan dibawa ke Jawa Barat, terutama dalam menjunjung nilai-nilai Pancasila. "Kepemimpinan yang Pancasilais, toleran, yang memberikan ruang pada keberagaman, akan menjadi ciri selama lima tahun ke depan," janjinya. [rt/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG