Pemerintah Indonesia hari Kamis (10/3) meluncurkan proyek gudang berikat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan menekan biaya pergerakan barang ke seluruh kepulauan yang terbentang luas.
Proyek ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan serangkaian kebijakan untuk memulihkan ekonomi sejak bulan September tahun lalu, termasuk menawarkan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berbagi gudang penyimpanan yang berada di kawasan berikat.
“Kami ingin biaya logistik menyamai negara tetangga kami paling tidak mendekati biaya di negeri mereka. Apabila kami gagal untuk mencapai hal itu, jangan berharap dapat berkompetisi,” ujar Presiden Joko Widodo, seraya menambahkan bahwa biaya logistik di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dibandingkan dengan Singapura.
Indonesia berada pada peringkat 53 pada indeks performa logistik terbaru yang diterbitkan Bank Dunia, sebuah performa yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga: Malaysa, Thailand, dan Singapura.
Sejauh ini, kementrian keuangan telah mengeluarkan izin bagi 11 perusahaan untuk mengoperasikan pergudangan mereka, atau apa yang disebut oleh pemerintah sebagai pusat-pusat logistik, termasuk unit produsen mobil Toyota di Indonesia, perusahaan logistik asal Belanda - Vopak, Kuwait Agilitiy, dan perusahaan energi yang terdaftar di Jakarta - Petrosea.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menimbun barang-barangnya di gudang berikat hingga tiga tahun dan tetap mendapatkan insentif pajak, dibandingkan masa satu tahun untuk barang-barang yang ditimbun di gundang normal di kawasan berikat.
Pusat-pusat logistik ini juga akan menyisakan ruang lebih di gudang-gudang di pelabuhan yang padat dan membantu upaya percepatan proses penanganan di pabean, tambahnya.
“Tahun depan, kami berencana untuk membuka 50 pusat gudang berikat baru dan dalam kurun waktu 2-3 tahun Indonesia akan menjadi pusat logistik di kawasan ini,” ujar Menkeu Brodjonegoro. [ww]
