Tautan-tautan Akses

Indonesia Dinilai Bisa Petik Pelajaran dari Terpilihnya Halimah Yacob


Halimah Yacob, perempuan etnis Melayu berusia 63 tahun, hari Rabu (13/9) akan ditetapkan menjadi presiden Singapura.

Singapura hari Rabu (13/9) akan memiliki presiden baru. Presiden perempuan pertama dan sekaligus presiden pertama dari kelompok etnis Melayu dalam lima puluh tahun. Warga Singapura menyambut baik hal ini, meski ada pula yang mengkritisinya. Apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari hal ini?

Halimah Yacob, perempuan etnis Melayu berusia 63 tahun, hari Rabu (13/9) akan ditetapkan menjadi presiden Singapura. Elections Department – semacam komisi pemilihan umum di Singapura – dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan resmi yang menjadikan Halimah Yacob sebagai presiden kedelapan city-state itu.

“Saya sungguh gembira bahwa Mdm. Halimah Yacob berjaya mendapat sertifikat ini karena ia sudah lebih dari mencukupi memenuhi kriteria untuk menjadi presiden. Saya gembira luar biasa dapat tahu berita ini dan pada masa ini hanya ada satu calon, yaitu Mdm. Halimah Yacob untuk jadi presiden Singapura,” ungkap Saleemah Ismail.

Sebagian Warga Singapura Kritisi “Reserved Elections”

Pandangan Saleemah Ismail, aktivis perempuan yang mengenal dekat sepak terjang Halimah Yacob ini, bisa jadi mencerminkan sikap sebagian besar warga Singapura. Tetapi sebagian lainnya mengkritisi sistem pemilu yang hanya memberi kesempatan pada kelompok tertentu atau disebut sebagai “reserved elections” tersebut. Salihin Sulaiman, salah seorang warga Singapura, mengatakan pada VOA, andaikan sistemnya dibuat terbuka maka legitimasi Halimah Yacob akan lebih kuat.

“Saya rasa semua bercampur. Gembira karena Halimah Yacob seseorang yang sudah dikenal kalibernya sebagai pemimpin, terbukti kelayakannya. Tetapi yang kurang senang adalah karena ini reserved presidency. Ada yang merasa kenapa tidak dibuka saja seperti pemilu biasa, dan bukan di-reserved seperti sekarang, sehingga ia bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena ini bersangkut paut dengan meritocracy di Singapura. Jadi mereka kurang gembira karena prosesnya kurang adil, tetapi orangnya tepat. Secara pukul rata semua orang mengaku ia layak dan sepatutnya diberi peluang bersaing secara terbuka. Tetapi andaikan ia terpilih secara terbuka, akan lebih kuat legitimasinya,” kata Salihin Sulaiman.

Tetapkan “Reserved Elections”, Pemerintah Singapura Beri Kesempatan pada Kelompok Etnis Melayu

Pemerintah Singapura pada November 2016 lalu melakukan amandemen konstitusi yang memperbolehkan pelaksanaan pemillu untuk kelompok ras atau etnis tertentu, jika tidak ada tokoh dari kelompok itu yang menjadi presiden dalam lima kali masa jabatan presiden. Kebijakan ini disebut “reserved elections atau reserved presidency”. Elections Department kemudian memperketat kriteria pemilu presiden ini dengan tambahan persyaratan bahwa kandidat dari sektor swasta harus pernah menjadi eksekutif senior di perusahaan dengan ekuitas sedikitnya 500 juta dolar Singapura atau sekitar 4,8 miliar rupiah.

Dari lima calon yang ada, dua dianulir pada awal pemilu karena bukan berasal dari etnis Melayu. Dua calon terakhir – Mohamed Salleh Marican dan Farid Khan – gagal memperoleh sertifikasi kelayakan yang dibutuhkan karena nilai ekuitas perusahaan mereka dinilai tidak cukup besar. Hanya Halimah Yacob satu-satunya calon yang memperoleh sertifikasi kelayakan dari Presidential Election Committee PEC dan Community Committee, dan karena hanya ada satu calon maka ia langsung menjadi presiden tanpa perlu melanjutkan proses pemilu selanjutnya.

Sebagian warga Singapura mengkritisi sistem “Reserved Elections” (foto: ilustrasi).
Sebagian warga Singapura mengkritisi sistem “Reserved Elections” (foto: ilustrasi).

Negara Dinilai Berhak Tetapkan Sistem Politik & Mekanisme Pemilu yang Sesuai

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara Prof. Tirta Nugraha Mursitama menilai sistem politik dan mekanisme pemilu seperti ini sah saja.

‘’Menurut saya suatu negara berhak mengatur. Rezim yang berkuasa punya cara-cara yang sah secara konstitusional, tidak saja prosedural tetapi substansial. Saya melihat jika pemerintah membuka jalur biasa, kemungkinan menang juga tinggi karena jika melihat sekarang ini, kandidat dari sektor swasta tidak akan memenuhi kriteria. Saya melihat Singapura sebagai city-state punya karakteristik yang unik, yang tidak bisa disamakan dengan Indonesia, Filipina, Thailand dan lain-lainnya," paparnya.

VOA: Jadi sistem reserved-elections tidak masalah?

"Ini pengaturan politik mereka untuk menjamin agar salah satu etnis yang ada di Singapura bisa muncul pemimpin-pemimpinnya. Meskipun sifatnya simbolis atau diplomatis, tetapi tetap harus diapresiasi. (VOA: Jadi menurut Anda gaya pemilu ini justru untuk mendorong munculnya pemimpin dari kelompok minoritas tersebut, karena kalau dilakukan secara terbuka belum tentu pemimpin-pemimpin yang diharapkan itu muncul?) Betul. Artinya Halimah Yacob ini bukan tokoh karbitan. Ia memang punya kualifikasi terbaik dari etnis Melayu. Ketika ia menjabat, saya yakin kontribusinya akan jauh lebih baik untuk sistem politik, hubungan antar etnis dan pembangunan di Singapura,” ulas Tirta.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Prof. Tirta Nugraha Mursitama. (Foto: dok. pribadi).
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Prof. Tirta Nugraha Mursitama. (Foto: dok. pribadi).

Indonesia Sedianya Memetik Pelajaran dari Singapura

Lalu apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari terpilihnya Halimah Yacob, politikus etnis Melayu, yang jumlahnya hanya 13% dari total penduduk di Singapura itu?

Menurut Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Indonesia bisa bercermin dari Singapura yang memberi kesempatan yang sama pada semua kelompok masyarakat, yang minoritas sekalipun.

“Yang menarik begini… Kita seharusnya bisa bercermin dari negara Singapura yang kecil tapi maju. Memang negara itu rezimnya sangat kuat. Tetapi dalam hal pengaturan tertentu, sistem politiknya positif sehingga bisa menjaga keseimbangan antar etnis. Walaupun mungkin dinilai hanya memberikan posisi simbolik, tetapi tetap penting. Untuk kita di Indonesia yang multi-etnis ini seharusnya malu ketika masih tidak bisa mengatur diri sendiri, tidak bisa menjaga hubungan antar etnis, malah masih negative-thinking terhadap etnis yang lain. Jika Singapura bisa seperti itu dan maju, seharusnya kita bisa lebih baik. Hal lainnya adalah bagaimana suatu negara bisa menerapkan sistem politik yang sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya. Tidak perlu mengambil sistem politik lain yang belum tentu tepat untuk kita,” ujar Tirta.

Halimah Yacob, Presiden Perempuan Pertama di Singapura

Halimah Yacob, perempuan berdarah India-Melayu kelahiran 23 Agustus 1954 yang memiliki lima anak ini, menurut jadwal akan ditetapkan sebagai presiden pada hari Rabu (13/9). Namun hingga laporan ini disampaikan belum ada rincian tentang prosedur selanjutnya setelah penetapan tersebut.

Halimah Yacob akan menjadi presiden perempuan pertama di Singapura, dan sekaligus presiden kedua dari etnis Melayu setelah Yusof Ishak yang memimpin negara itu pada tahun 1965-1970. [em/jm]

XS
SM
MD
LG