Tautan-tautan Akses

Indonesia Berencana Melonggarkan Batas Defisit APBN


Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam wawancara di kantornya, Jakarta, 8 Januari 2020. (Foto: Reuters)

Pemerintah berencana mengeluarkan aturan darurat yang akan membantu pemerintah mengelola deficit fiskal yang lebih besar dan meningkatnya belanja untuk merespons wabah virus corona. Langkah tersebut akan merevisi undang-undang keuangan negara.

Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 membatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maksimum 3 percent dari produk domestic bruto (PDB) dalam satu tahun fiskal.

Dengan aturan baru, pemerintah diperbolehkan melebihi batas maksimum defisit sebanyak tiga kali tahun fiskal beruntun. Namun, kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Selasa (31/3), batas maksimum defisit akan kembali diberlakukan pada 2023.

Indonesia pertama kali mencatat kasus positif virus corona pada 2 Maret. Sejak itu jumlah kasus terus bertambah hingga 1.414 kasus positif dan 122 kematian, per Senin (30/3). Beberapa provinsi dan kota-kota sudah meliburkan sekolah-sekolah dan memerintahkan warga untuk tinggal di rumah.

Luhut mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membahas kebutungan anggaran untuk persiapan jika ibu kota harus dikarantina.

Melonggarkan batas defisit APBN, imbuh Luhut, bisa mengakomodasi belanja untuk mendukung keputusan tersebut. Seperti misalnya pemberian bantuan tunai langsung untuk 20 persen atau 40 persen dari kelompok paling miskin di Indonesia.

Menurut Luhut, Presiden akan memutuskan kebijakan karantina wilayah pekan ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani sudah menghitung ada anggaran belanja sebesar Rp 62,3 triliun yang bisa digunakan untuk merespons wabah COVID-19 dan meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk layanan kesehatan. Sri Mulyani baru-baru ini memperkirakan defisit APBN pada 2020 akan mencapai 2,5 persen dari APBN.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bisa segera berlaku, tetapi harus disetujui oleh DPR pada masa persidangan berikutnya. [ft/au]

Recommended

XS
SM
MD
LG