Setelah sempat menunda rencana patroli bersama dengan otoritas Australia di wilayah perbatasan laut kedua negara kini Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengubah sikapnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat menunda rencana patroli bersama dengan ABF pasca ditenggelamkannya tiga kapal dan diusirnya 13 kapal nelayan Indonesia dari wilayah perairan Australia oleh pihak otoritas negara itu karena diduga melakukan pencurian ikan secara ilegal.
Saat ini kedua negara justru menyatakan kesiapannya untuk melakukan patroli bersama sebagai bentuk komitmen dalam memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perbatasan.
Patroli bersama yang akan dilakukan selama seminggu ke depan itu melibatkan aset kapal pengawas dan pesawat pemantau kedua instansi.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan dalam operasi bersama tersebut pihaknya sudah memberangkatkan kapal pengawas perikanan Orca 04 dan pesawat pemantau udara untuk berpartisipasi dalam l patroli Jawline- Arafura.
Dia berharap, patroli ini akan memberikan dampak positif dalam upaya memerangi pelanggaran di wilayah perbatasan.
“Sejauh ini kami membangun kerja sama yang baik dalam konteks Indonesia-Australia surveillance di wilayah perbatasan khususnya. Kita memiliki kerja sama operasi bersama dengan sandi operasi operasi patroli Jawline-Arafura,” ujar Adin.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh. Abdi Suhufan menilai patroli bersama yang dilakukan Indonesia dan Australia akan menekan jumlah kasus pelanggaran.
Abdi menjelaskan pelanggaran yang dilakukan 16 kapal nelayan dari Indonesia beberapa waktu lalu tidak boleh dikaitkan dengan program patroli laut bersama kedua negara.
Patroli bersama ini tambahnya menguntungkan Indonesia dan Australia untuk memberantas pencurian ikan di wilayah perairan kedua negara.
Tiga kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan dan 13 lainnya diusir oleh pihak otoritas Australia itu berasal dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Para nelayan dari Wakatobi itu beroperasi dari Pulau Rote dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mencari teripang di wilayah selatan Pulau Rote hingga masuk ke perairan Australia.
Menurut Abdi, KKP dan pemerintah provinsi harus memberdayakan para nelayan pelintas batas tersebut, diantaranya melalui kampanye untuk menyadarkan masyarakat dan bantuan ekonomi.
“Mungkin orang-orang ini sudah terdesak persoalan ekonomi sehingga mereka memberanikan diri memasuki wilayah Australia” ujar Abdi.
ABC News melaporkan berdasarkan data dari AFMA (Otoritas Manajemen Perikanan Australia), selama Juli-September 2021, ada 101 kapal nelayan Indonesia yang dicegat ketika memasuki perairan utara Australia secara ilegal. [fw/ab]
