Tautan-tautan Akses

Ibukota Indonesia Bersiap Pilih Pemimpinnya di Tengah Tingginya Ketegangan Berlatar Belakang Agama


Diskusi tentang Pilkada DKI di bawah ancaman politik uang dan intimidasi kepada pemilih di kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/4).(VOA/Fathiyah Wardah)

DKI Jakarta akan menggelar pilkada hari Rabu dimana jutaan warga Jakarta akan menuju TPS untuk memilih kandidat gubernur yang beragama Islam atau Kristen, di tengah tingginya ketegangan berlatar belakang agama di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Jutaan warga Jakarta akan menuju TPS di Jakarta hari Rabu untuk memilih kandidat Gubernur yang bergama Islam atau Kristen, di tengah tingginya ketegangan berlatar belakang agama di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

TPS dibuka mulai jam 7 pagi dalam apa yang diperkirakan akan menjadi persaingan ketat antara petahana, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, pemimpin beragama Kristen dan berlatar belakan etnis China pertama dan mantan menteri pendidikan, Anies Baswedan, yang seperti 85% penduduk Jakarta beragama Islam.

Penjagaan keamanan juga tampak lebih ketat di TPS. Polisi menyatakan sekitar 66.000 anggota kepolisian akan dikerahkan di seluruh kota yang berpenduduk sekitar 10 juta orang untuk mencegah intimidasi terhadap pemilih dan kerusuhan sosial.

Pilkada ini dipandang sebagai ujian bagi demokrasi Indonesia yang baru tumbuh dan catatan terhadap toleransi keagamaan. Dengan mempertimbangkan pentingnya Jakarta baik sebagai ibukota maupun pusat perdagangan, pilkada ini juga dipandang sebagai barometer untuk pemilihan presiden 2019.

Basuki Tjahaja Purnama didukung oleh partai penguasa pendukung Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan, didukung oleh pensiunan jenderal konservatif, Prabowo Subianto, yang kalah dalam pemilu presiden 2014 dari Joko Widodo.

Kedua belah pihak telah menyatakan keprihatinan tentang intimidasi dan memperingatkan akan kecurangan dalam pilkada ini.

Sekitar 7 juta orang berhak untuk memberikan suaranya hingga jam 1 siang, sebelum TPS ditutup.

Lembaga-lembag survei swasta, yang telah mendapat persetujuan dari KPU, diharapkan akan mengumumkan hasil perhitungan suara tidak resmi, yang juga dikenal sebagai “hitung cepat” dalam jangka waktu beberapa jam setelah TPS ditutup. KPUD diharapkan akan mengumumkan hasil resmi pilkada dalam pekan pertama bulan Mei.

Namun demikian, mereka yang kalah, dapat mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian politik untuk pekan-pekan ke depan.

Hasil Ketat

Beberapa lembaga survei telah menunjukkan hasil persaingan yang sangat ketat antara kedua kandidat. Presiden Widodo dan pemerintahannya telah menyerukan diselenggarakannya pilkada yang tenang, tidak memecah belah, dan transparan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia … jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu rasial yang memperlemah bangsa kita,” ujar Presiden Joko Widodo hari Selasa.

“Jangan takut untuk melawan tindakan intoleran dan kekerasan, apapun alasannya.”

Dengan menyebutkan keprihatinan akan timbulnya masalah keamanan, polisi hari Senin menghalangi rencan ribuan anggota kelompok garis keras Islam, termasuk mereka yang datang dari luar kota, untuk mengawasi TPS-TPS.

Pihak berwenang di provinsi-provinsi di pulau Jawa telah mendesak masyarakt untuk membatasi perjalanan yang tidak penting ke Jakarta. Kepolisian di Jawa Tengah telah melakukan razia terhadap mobil-mobil pribadi dan bus-bus umum hari Selasa untuk mencari benda-benda tajam atau bahan peledak.

“Kami merazia transportasi umum dan orang-orang yang dicurigai,” ujar jurubicara pihak kepolisian Djarod Padakova. Kami berusaha untuk mencegah kekerasan, dan mencoba untuk melindungi warga agar tidak menjadi korban atau provokator. Kami tidak akan mengizinkan pergerakan massa menuju Jakarta.

Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama, saat ini sedang menjalani sidan penistaan agama atas komentar-komentar yang dikeluarkannya tahun lalu yang dianggap banyak orang menghina Islam. Ratusan ribu kaum Muslim turun ke jalan-jalan akhir tahun lalu untuk menyerukan diturunkannya gubernur petahana dan mendesak pemilih untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim.

Basuki Tjahaja Purnama menghadapi tuntutan hukuman lima tahun penjara apabila divonis bersalah dalam penistaan agama. Pengadilan terhadapnya akan kembali digelar hari Kamis, ketika jaksa menyerahkan tuntutannya. [ww]

XS
SM
MD
LG