Tautan-tautan Akses

AS

Fraksi Demokrat AS Rencanakan Pasal-Pasal Pemakzulan Trump


Fraksi Demokrat AS dalam konferensi pers terkait artikel pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, di Gedung Capitol, Washington, D.C., 10 Desember 2019. Dari kiri: Nancy Pelosi, Eliot Engel, Jerrold Nadler, Maloney, Richard Neal dan Adam Schiff.

Fraksi Demokrat di DPR AS telah membeberkan alasan pemakzulan mereka terhadap Presiden AS Donald Trump, Senin (9/12), sementara fraksi Republik mengolok-olok tuduhan mereka. Dengar keterangan terbuka kedua Komisi Kehakiman DPR AS menandai pemaparan resmi mengenai temuan-temuan dalam penyelidikan, menyiapkan alasan untuk mengungkap tuduhan resmi terhadap Trump. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA di Kongres, Katherine Gypson, keputusan akhir mengenai pasal-pasal pemakzulan tersebut dapat berlangsung sedini pekan depan.

Dengar keterangan hari Senin (9/12) berlangsung tegang, sewaktu fraksi Demokrat menyatakan Presiden AS Donald Trump menempatkan kepentingan politik pribadinya di atas keamanan nasional AS sewaktu ia mendesak Ukraina agar menyelidiki pesaingnya, Joe Biden, dan putra Biden.

Jerrold Nadler dari fraksi Demokrat yang memimpin Komisi Kehakiman mengatakan, "Jika ia menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan negara dengan cara yang mengancam demokrasi kita, maka sumpah kita, janji kita kepada rakyat Amerika, mengharuskan kita untuk maju membela negara.”

Tetapi fraksi Republik berpendapat bahwa fraksi Demokrat tidak memiliki bukti kuat.

Anggota DPR dari fraksi Republik Doug Collins mengungkapkan, "Tidak ada kejahatan, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar dapat kami temukan, dan tak seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang coba dilakukan oleh mayoritas. Kecuali untuk campur tangan, dan pada dasarnya memastikan mereka yakin presiden tidak dapat menang tahun depan kalau ia dimakzulkan.”

Fraksi Demokrat berusaha mengingkari hasil pemilu 2016, kata penasihat hukum Fraksi Republik yang minoritas di DPR, Stephen Castor. Castor mengemukakan, "Memakzulkan presiden yang dipilih 63 juta orang karena delapan baris di dalam transkrip percakapan telepon itu omong kosong. Demokrat berusaha memakzulkan presiden karena mereka tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakannya.”

Tetapi Nadler, yang siap mengungkapkan tuduhan resmi terhadap presiden, mengemukakan, fakta bahwa percakapan telepon Presiden Trump pada 25 Juli lalu dengan presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy tidaklah dipertentangkan dan memuat banyak pelanggaran yang dapat dikenai pemakzulan, sebagaimana yang diuraikan oleh penasihat hukum Demokrat, Barry Berke.

Berke mengemukakan, "Penyalahgunaan jabatan, pengkhianatan kepentingan nasional, ketidakjujuran dalam pemilu. Dan yang luar biasa adalah perilaku yang akan kita bahas sekarang ini mengenai Presiden Trump, bukan melanggar salah satunya, melainkan ketiganya.”

Para anggota DPR hanya memiliki tujuh hari legislatif tersisa dalam masa sidang tahun ini untuk memutuskan tentang tuduhan-tuduhan resmi, yang dikenal sebagai Pasal-Pasal Pemakzulan. Demokrat berpendapat bahwa itu adalah kecepatan yang diperlukan mengingat kontes pencalonan pertama dalam pemilihan presiden 2020 hanya kurang dari dua bulan lagi.

Jerrold Nadler dari fraksi Demokrat mengatakan, "Integritas pemilu mendatang kita dipertaruhkan. Tak ada yang lebih mendesak daripada itu. Presiden menerima campur tangan asing dalam pemilu kita tahun 2016. Ia memintanya untuk pemilu 2020. Lalu ia ketahuan.”

Trump menyatakan ia telah menyaksikan beberapa bagian dengar keterangan itu dan mengatakan, "Ini memalukan, aib bagi negara kita, ini cerita bohong dan seharusnya jangan pernah dibiarkan terjadi lagi.”

Trump telah menulis cuitan bahwa ia ingin proses pemakzulan beralih dari DPR ke sidang di Senat AS awal tahun depan, di mana ia meyakini ia akan dibebaskan dari tuduhan bersalah oleh fraksi Republik yang menjadi mayoritas di Senat. [uh/ab]

XS
SM
MD
LG