Di sudut kompleks Ethiopian Airlines di Addis Ababa ada jet DC-3, yang mengingatkan akan pencapain penting dari maskapai penerbangan nasional yang paling sukses di Afrika sejak penerbangan internasional pertamanya 73 tahun yang lalu.
Sekarang, maskapai itu mencari mitra sebagai bagian dari rencana Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk memprivatisasi beberapa entitas milik negara.
Menteri Keuangan Ethiopia Ahmed Shide menjelaskan, "Di masa lalu, kami secara aktif terlibat dalam urusan ekonomi, tetapi sekarang kami menyesuaikan diri dengan perkembangan. Kami perlu memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertama-tama kami akan memprivatisasi empat sektor: telekomunikasi, penerbangan, energi dan juga logistik."
Salah satu perusahaan besar negara itu adalah perusahaan telekomunikasi Ethio Telecom yang menguasai pasar dan memiliki basis pelanggan 65 juta orang.
Menteri Keuangan Shide mengatakan angka-angka itu akan cukup menggiurkan investor.
"Insentif yang paling penting adalah potensi pasar itu sendiri. Ada potensi perkembangan pasar di semua bidang, tetapi kami juga merevisi banyak undang-undang, prosedur dan bea cukai sebagai cara untuk memudahkan bisnis," tambahnya.
Beberapa perusahaan mengatakan keputusan untuk membuka pasar Ethiopia dilakukan pada waktu yang tepat.
Daryl Wilson adalah direktur pelaksana East African Bottling Share Company, anak perusahaan Coca Cola.
"Saya kira membuka pasar juga akan membawa banyak keuntungan. Misalnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah akses ke valuta asing dan dolar. Saya kira jika terbuka dan bagaimana itu dibuka akan menguntungkan bagi semua pemain yang beroperasi di Ethiopia," tukas Wilson.
Tidak semua orang percaya privatisasi merupakan jalan terbaik ke depan. Getachew Alemu, seorang konsultan investasi dan pembangunan yang berbasis di Addis Ababa, mengatakan masalah ekonomi negara itu tidak akan teratasi melalui privatisasi.
"Ada kekhawatiran serius mengenai keputusan itu sendiri dan proses penerapannya, kecepatan pelaksanaan kebijakan, serta masalah-masalah terkait lainnya seperti pertanggung jawaban dan transparansi, dan masa depan sektor-sektor ini," kata Alemu.
Ia juga mengatakan perlu ada kerangka aturan untuk memastikan saham perusahaan milik negara tidak dijual dengan harga kurang dari nilai seharusnya. (my/al)
