Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, mengharapkan DPR ikut aktif mendorong penuntasan perundingan Doha, melalui diplomasi yang dapat berujung pada pengambilan kebijakan politik bersama. Pertemuan tersebut akan berlangsung pada 21-22 Maret mendatang.
Anggota Komisi XI, Arif Budimanta, usai pertemuannya dengan pihak Kementerian Luar Negeri di Gedung DPR, Senin siang, menilai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus mengambil keputusan yang adil bagi semua. Ia memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia.
“Bagaimana WTO bisa menurunkan tingkat kemiskinan melalui aktivitas perdagangan? Ini penting karena di Indonesia basis orang miskin lebih banyak di daerah pertanian. Mereka tidak terlindung," tukas Arif Budimanta. "Di WTO, program prioritas utama Indonesia adalah melindungi produk-produk pertanian yang dihasilkan, sehingga otomatis melindungi rumah tangga petani, baik yang berpunya maupun yang tidak."
Persoalan lain yang dianggap mendesak adalah hak atas kekayaan intelektual, terutama di bidang keanekaragaman hayati, yang banyak dimanfaatkan untuk ramuan obat-obatan tradisional.
“Basisnya ini komunal, siapa saja boleh mengakses termasuk dari negara-negara maju. Ini bagaimana masalah hak atas kekayaan intelektualnya juga perlu perhatian khusus," kata Arif. "Yang ketiga, soal lalu lintas perdagangan, yang harus bisa memasukkan atau menginternalisasi kekuatan usaha kecil dan menengah dan koperasi, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar.”
Putaran Perundingan Doha telah berlangsung selama sembilan tahun. Kesepakatan umum yang sempat tercapai pada Desember 2008, dalam rancangan modalitas pertanian dan produk industri, pada perkembangannya tidak dapat diterima oleh negara maju, khususnya Amerika Serikat.
Direktorat Jenderal Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri, menyebutkan Amerika lebih menginginkan pembukaan akses pasar yang lebih besar di negara ekonomi baru yang sedang berkembang; yaitu Brazil, Tiongkok, dan India.
Anggota Komisi I yang juga ikut dalam delegasi, Ramadhan Pohan, mengatakan posisi parlemen adalah memberikan penguatan kepada pemerintah.
“Kalau tidak siklusnya nanti bertambah, dan harus menunggu sampai Uruguay Round sepuluh tahun lagi. Dalam hal ini, posisi kita (DPR) hanya memberikan kekuatan kepada pemerintah, agar lebih solid,” ujar Ramadhan Pohan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa Indonesia mendukung penerapan bantuan untuk perdagangan (aid for trade), yang akan membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah pembatasan suplai produk, dan penyesuaian biaya dalam proses liberalisasi perdagangan. Kalangan DPR sempat mengkuatirkan adanya utang baru dari kegiatan ini.
Saat ditanyakan, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan isu aid for trade, khususnya untuk pangan, sudah lama ditinggalkan Indonesia, dan saat ini lebih banyak digunakan untuk negara-negara Afrika. Dalam pesan pendeknya kepada VOA, Senin malam, ia menjelaskan, kerjasama dalam bentuk hibah masih berjalan, namun tanpa ikatan yang terkait dengan perdagangan.