Penggalangan dana lewat donasi koin peduli satwa Kebun Binatang Medan terpaksa harus dilakukan lantaran pihak pengelola mengalami krisis keuangan di tengah pandemi corona. Pada pertengahan Maret lalu Kebun Binatang Medan harus ditutup sementara demi mencegah perebakan virus corona. Alhasil, pemasukan yang selama ini berasal dari retribusi tiket masuk pengunjung tak lagi bisa diandalkan.
Kebun Binatang Medan memang milik pemerintah daerah di bawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Medan. Namun, hal itu tak menjamin bahwa kebun binatang seluas 30 hektar tersebut bakal lepas dari jerat krisis keuangan di tengah pandemi corona.
Direktur Utama PD Pembangunan Medan, Putrama Al Khairi mengatakan penggalangan dana lewat donasi koin difokuskan untuk memberi pakan satwa-satwa yang ada di Kebun Binatang Medan.
"Alhamdulillah mendapat apresiasi dari masyarakat Kota Medan bahkan ada beberapa donasi dari Jakarta, Bandung, dan Singapura. Donasi koin untuk satwa ini partisipasi semakin luas," kata Putrama melalui pesan online kepada VOA, Rabu (29/4).
Putrama menuturkan lewat donasi koin seluruh masyarakat bisa menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap 270 satwa yang ada di Kebun Binatang Medan, termasuk 14 ekor harimau.
"Hari ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Medan meminta kami mengirimkan rincian kebutuhan makanan hewan sehari berapa. Lalu segera kami kirimkan," ungkapnya.
Lanjut Putrama, ada proses regulasi yang menyebabkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak dapat membantu Kebun Binatang Medan lantaran masih berstatus unit usaha di bawah PD Pembangunan. Maka demi menyelamatkan satwa dan masa depan pembangunan kebun binatang ini harus dikelola langsung oleh Pemko Medan.
"Harus dikelola langsung oleh pemerintah kota seperti Ragunan di Jakarta. Maka segera kami buat surat ke Pemko Medan semoga hal ini menyelesaikan masalah Medan Zoo. Masalah Medan Zoo tidak hanya terkait makanan hewan saja namun SDM yang memberikan pakat satwa, dokter, petugas kandang serta kebersihan dari Kebun Binatang Medan juga harus ditanggulangi. Maka secara resmi kami buat surat baru ini. Semoga ini jalan yang terbaik buat Medan Zoo," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna (ProFauna) Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan pemerintah harus turun tangan agar tidak ada lagi kejadian seperti Kebun Binatang Medan yang mengalami krisis finansial. Bukan tanpa sebab, satwa-satwa dilindungi yang berada di dalam kebun binatang merupakan berstatus milik negara.
"Satwa di kebun binatang statusnya adalah titipan jadi pemerintah harus memikirkan hal ini. Merefleksikan dari permasalahan ini untuk ke depan lembaga-lembaga kebun binatang itu harus memberikan pola alternatif pendanaan," katanya saat dihubungi VOA.
Masih kata Rosek, selama ini kebun binatang di Indonesia hanya bergantung pemasukan dari tiket pengunjung. Itu yang membuat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meninjau ulang tata cara pengajuan izin kebun binatang.
"Nah ketika ada bencana seperti ini yang tidak memungkinkan orang melakukan kunjungan ke kebun binatang. Jadinya (kebun binatang) kolaps. Salah satunya yang harus ditanyakan adalah kesiapan pendanaan dalam kondisi darurat, harus ada alternatif pemasukan. Kalau tidak ya nanti ketika ada bencana yang berbeda atau serupa itu akan menjadi masalah lagi," tandasnya. [aa/em]
