Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso memastikan stok beras nasional masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, yakni 1,44 juta ton per 9 April 2020. Stok tersebut terdiri atas cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,39 juta ton dan beras komersial 53 ribu ton.
Dia menambahkan Bulog akan melakukan pengadaan 950 ribu ton beras untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun ini tetap dalam rentang 1-1,5 juta ton. Budi menekankan Bulog berpihak kepada para petani, karena itu lembaga tersebut akan berusaha maksimal menyerap hasil panen mereka.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, puncak panen padi tahun ini diperkirakan terjadi pada bulan April. Waktu tersebut mundur satu bulan jika dibandingkan dengan puncak panen pada 2018 dan 2019. Selama April 2020, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 222 ribu ton, 207 ribu ton di Mei, dan 148 ribu ton pada Juni.
"Mengenai ancaman Covid-19 ini, pada prinsipnya kami sudah mengantisipasi. Kami sudah menyampaikan kepada jajaran untuk menyiapkan diri memproduksi dan mendistribusikan semua kebutuhan, khususnya masalah beras," kata Budi.
Menurut Budi, Bulog bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendistribusikan bahan pangan agar sampai ke masyarakat di berbagai pelosok. Sehingga masyarakat yang rumahnya jauh dari pasar bisa memperoleh kebutuhan mereka di kantor Polsek, Polres, Kodim, Koramil, bahkan kelurahan dan kecamatan.
Bulog, lanjutnya, juga meminta bantuan kepada TNI dan Polri untuk mengawal pendistribusian bahan pangan agar sampai ke sasaran.
Sebagian besar anggota Komisi IV DPR meminta kewenangan Bulog diperkuat sebagai penjamin stok pangan dan stabilisasi harga. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Suhardi Duka, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, menekankan saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang berperang menghadapi wabah virus corona. Karena itu, perlu kesiapan logistik untuk menghadapi wabah penyakit ini.
Dia menambahkan Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam menghadapi Covid-19. Namun sayangnya, dia menegaskan Bulog telah dibuat lemah karena praktek liberalisasi di sektor pangan yang berlangsung sekarang ini.
"Bulog dibuat untuk tidak mampu menjadi stabilisator harga pangan. Bahkan dana yang diberikan adalah pinjaman komersial. Ini juga yang tentunya membuat Bulog menjadi tidak kuat, tidak bisa menyangga kehidupan petani kita di setiap panen," kata Suhardi.
Suhardi meragukan Bulog dapat mencapai target pengadaan beras selama tahun ini sebesar 950 ribu ton untuk menjaga CBP dalam kisaran 1-1,5 juta ton. Apalagi dana yang diberikan kepada Bulog tidak mencukupi untuk pengadaan 950 ribu ton.
Suhardi meminta pemerintah untuk menjadikan Bulog sebagai garda terdepan dalam stabilisasi harga dan pemelihara stok pangan nasional. Dia juga menuntut Bulog diberikan kewenangan untuk menjadi importir bahan pangan yang langka atau komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
Alien Mus, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golongan Karya, meragukan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat di tengah wabah Covid-19. Dia memperingatkan Bulog untuk mempersiapkan strategi yang jitu agar kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi.
"Kalau perut kosong, uang nggak ada, apapun bisa dilakukan. Penjarahan pun akan dilakukan. Pada saat ini masyarakat masih bisa makan, tapi kita lihat ke depan. Tidak lama lagi, pak," tutur Alien.
Rizky Aprilia, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melihat pengaruh dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemberlakuan aturan tersebut di beberapa daerah akan mempengaruhi distribusi dan juga daya beli masyarakat. Karena itu dia meminta Bulog rajin menggelar operasi pasar.
"Sepertinya harus di atas rencana normal. (Operasi pasar) harus agak masif karena saya melihat di lapangan saja orang sudah teriaknya kayak apa. Operasi pasar harus masif terkait dengan pengadaan barang dan distribusi yang aman," ujar Rizky.
Dia menegaskan Bulog harus melakukan operasi pasar secara masif untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di saat krisis terjadi akibat wabah Covid-19. [fw/em]
