Tautan-tautan Akses

AS

Diam-diam Sita Dokumen Partai Demokrat dan Media, Pejabat Departemen Kehakiman Mundur


Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John C. Demers berbicara dalam konferensi pers di Departemen Kehakiman di Washington, 1 November 2018. (Foto: AP)

Pejabat tinggi keamanan nasional di Departemen Kehakiman Amerika pada hari Senin (14/6) undur dari jabatannya setelah terungkap bahwa pada masa pemerintahan Donald Trump, departemen itu telah secara diam-diam menyita catatan dari beberapa tokoh Partai Demokrat dan anggota-anggota media.

John Demers, seorang pejabat yang ditunjuk oleh Trump, akan mengundurkan diri pada akhir minggu depan, ujar seorang pejabat Departemen Kehakiman kepada Associated Press, Senin (14/6). Demers, yang dilantik beberapa minggu setelah mendapat surat panggilan dari pengadilan karena menyita dokumen-dokumen itu, merupakan salah satu dari pejabat yang ditunjuk Trump dan tetap menjabat di bawah pemerintahan Biden.

Seorang pejabat lain mengatakan Demers sebenarnya telah berencana untuk meninggalkan jabatannya pada akhir Juni.

Kedua pejabat ini tidak dapat berbicara secara terbuka dan menyampaikan informasi ini kepada Associated Press dengan syarat tidak disebut namanya.

Pengunduran diri Demers terjadi di tengah pertanyaan tentang apa yang ia ketahui dalam upaya Departemen Kehakiman menyita data telpon dari Partai Demokrat di DPR dan wartawan secara diam-diam, sebagai bagian dari penyelidikan agresif terhadap kebocoran informasi.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin (14/6), Jaksa Agung Merrick Garland menekankan bahwa “pertimbangan politik atau pertimbangan tidak pantas lainnya tidak boleh berperan dalam keputusan penyelidikan atau penuntutan” dan menggarisbawahi bahwa inspektur jendral departemen itu telah melancarkan penyelidikan. “Konsisten dengan komitmen kita pada penegakan hukum, maka kita harus memastikan bahwa penyelidikan penuh sesuai pemisahan kekuasaan akan berjalan,” ujarnya.

Minggu lalu merebak kabar bahwa Departemen Kehakiman pada tahun 2018 telah secara diam-diam memanggil Apple untuk mendapatkan metadata dari Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff dan anggota panel dari faksi Demokrat lainnya, yaitu anggota DPR dari negara bagian California Eric Swalwell, ketika komite mereka menyelidiki hubungan Trump dengan Rusia. Schiff ketika itu menjabat sebagai pejabat tertinggi Partai Demokrat di panel yang dipimpin oleh Partai Republik itu.

Setelah mendapat surat perintah pengadilan itu, Apple akhirnya memberikan catatan atas sedikitnya 12 orang yang terkait panel intelijen DPR itu kepada Departemen Kehakiman. Orang-orang itu mencakup para ajudan, mantan pembantu dan anggota keluarga. Salah seorang diantaranya adalah anak di bawah umur.

Apple mengatakan surat perintah pengadilan yang dikeluarkan pada 6 Februari 2018 itu meminta informasi atas 73 nomor telpon dan 36 alamat email. Dalam sebuah pernyataan Apple mengatakan hal ini mencakup perintah non-disclosure yang melarang perusahaan itu memberitahu siapa pun tentang hal itu, dan diperbarui tiga kali.

Demers telah bertanggungjawab atas divisi keamanan nasional di Departemen Kehakiman sejak akhir Februari 2018 dan divisinya berperan dalam setiap penyelidikan kebocoran informasi.

Untuk sementara waktu posisi Demers akan diisi oleh Mark Lesko, penjabat jaksa di Eastern District di New York, hingga pejabat pilihan Presiden Joe Biden – yaitu Matthew Olsen – dikonfirmasi Senat. [em/jm]

XS
SM
MD
LG