Tautan-tautan Akses

DFW Serukan Pemerintah Minta Bantuan Lembaga Internasional untuk Selamatkan 13 ABK di Somalia


Kapal nelayan terlihat dari pesawat angkatan laut Ekuador setelah terdeteksi armada kapal penangkap ikan yang sebagian besar berbendera China di koridor internasional yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Kepulauan Galapagos, 7 Agustus 2020. (Foto: dok).

Destructive Fishing Watch (DFW) berharap pemerintah meminta bantuan lembaga internasional untuk menyelamatkan 13 ABK Indonesia karena saat ini mereka berada di lokasi terisolasi dan sulit dijangkau.

Tiga belas warga Indonesia menjadi anak buah kapal (ABK) ikan China telah terdampar di perairan Somalia sekitar delapan bulan. Selain itu satu ABK berinisial FM meninggal, sementara yang berinisial RS hilang. Lima belas ABK asal Indonesia itu bekerja di lima kapal ikan milik perusahaan yang sama, yakni Liao Dong Yu.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menjelaskan sebanyak 13 warga Indonesia itu harus segera dipulangkan karena sudah merasa tertekan.

Abdi menambahkan pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk mengevakuasi mereka namun belum berhasil karena lokasi mereka berada di atas kapal ikan China yang letaknya terisolir atau jauh dari ibu kota Mogadishu.

Mereka diisolasi dalam kapal di perairan Bandar Baila. Upaya evakuasi ini dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ibu kota Nairobi, Kenya.

Kapal penangkap ikan China terlihat ditambatkan di lepas pantai Nouadhibou, Mauritania, 14 April 2018. (REUTERS/Sylvain Cherkaoui)
Kapal penangkap ikan China terlihat ditambatkan di lepas pantai Nouadhibou, Mauritania, 14 April 2018. (REUTERS/Sylvain Cherkaoui)

Karena itu, Abdi meminta pemerintah Indonesia untuk menggandeng lembaga internasional, seperti IOM (Organisasi Migrasi Internasional) untuk membantu proses evakuasi ke-13 warga Indonesia dari perairan Somalia tersebut.

Dia mengatakan DFW Indonesia sudah menjalin kontak dengan sejumlah lembaga internasional, seperti IOM (Organisasi Migrasi Internasional), ILO (Organisasi Buruh Internasional), dan UNODC (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkotik dan Kejahatan).

"Kami sarankan pemerintah melakukan koordinasi atau pembicaraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dan meminta jaringan lembaga-lembaga internasional menemukan dan mengupayakan pemulangan mereka, misalkan dengan IOM," kata Abdi.

Abdi menambahkan ke-13 orang itu dalam keadaan stres dan pernah terpikir untuk lari dari kapal dengan cara terjun ke laut. Kalau hal itu sampai dilakukan, mereka akan terkena masalah lain karena dokumen mereka ditahan oleh pihak kapal. Menurut Abdi, ke-13 ABK itu sudah habis kontrak kerjanya yang berlaku selama Desember 2019 hingga Desember 2020.

Mereka pernah mencoba menghubungi PT RCA, perusahaan yang memberangkatkan mereka untuk bekerja di kapal ikan Cina namun agensi itu sudah tutup karena terbelit persoalan hukum. Sedangkan perusahaan kapal ikan Cina yang mempekerjakan mereka menolak memulangkan mereka ke Indonesia.

Lebih lanjut Abdi menjelaskan para awak kapal perikanan tersebut menginformasikan jika agensi kapal Cina bekerjasama dengan pihak tertentu di Somalia untuk bekerjasama menjaga mereka agar tetap terkungkung pada lokasi yang terisolasi.

Kemlu Akui Perusahaan Kapal Ikan China Tidak Kooperatif

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengakui Liao Dong Yu, perusahaan kapal ikan Cina yang mempekerjakan ke-13 warga Indonesia, tersebut memang kurang kooperatif.

Dia mencontohkan ada sejumlah persoalan membekap ke-13 ABK dari Indonesia itu termasuk mereka dipindahkan dari satu kapal ke kapal ikan lainnya sehingga data manifesnya tidak sesuai dengan yang sebelumnya.

Mengenai saran untuk menggandeng lembaga internasional untuk membantu proses evakuasi ke-13 ABK asal Indonesia tersebut, menurut Faizasyah, belum mengetahui detailnya.

Teuku Faizasyah. (Foto: Kementerian Luar Negeri)
Teuku Faizasyah. (Foto: Kementerian Luar Negeri)

"Tidak selalu dalam penyelesaian satu masalah, kita bisa berhubungan langsung dengan pihak negara setempat atau otoritas di mana peristiwa itu terjadi. Namun ada badan-badan PBB memiliki akses yang lebih baik dibandingkan kita atau dibandingkan negara lain dan ini yang menyebabkan kerjasama kita dengan organisasi internasional, seperti IOM ini, berjalan sangat baik," ujar Faizasyah.

Faizasyah mengaku belum mengetahui apakah Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri sudah mulai meminta bantuan lembaga internasional, seperti IOM, untuk membantu pemulangan 13 ABK asal Indonesia di Somalia itu.

Faizasyah menambahkan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan KBRI di Nairobi dan Konsul kehormatan Indonesia di Somalia dalam upaya pemulangan ke-13 ABK tersebut ke tanah air. Tapi dia mengaku belum mengetahui sejauh mana kemajuan dari proses itu. [fw/em]

Lihat komentar (1)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG