Tautan-tautan Akses

Demokrat Perkokoh Seruan Pemakzulan Trump


Jerrold Nadler, ketua Komisi Hukum DPR AS, di New York, 29 Mei 2019. (Foto: dok).
Jerrold Nadler, ketua Komisi Hukum DPR AS, di New York, 29 Mei 2019. (Foto: dok).

Penolakan penyidik khusus Robert Mueller, Rabu (30/5), untuk menyatakan Presiden Donald Trump bebas sepenuhnya dari semua tuduhan bahwa ia melanggar hukum karena berusaha menghambat penyelidikan campur tangan Rusia tampaknya memperkokoh seruan fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap Trump dan kemungkinan melakukan pemakzulan.

“Kami akan mengambil tindakan yang menuntut pertanggungjawaban presiden,” kata Jerrold Nadler, ketua Komisi Hukum DPR, panel di mana proses pemakzulan berawal. “Termasuk pemakzulan, semua opsi masih kami pertimbangkan.”

Ketua DPR Nancy Pelosi sebelumnya masih terkesan enggan untuk memulai proses pemakzulan, dan lebih memilih untuk melanjutkan penyelidikan Kongres terhadap Trump, pemerintahannya, danusaha-usaha untuk menghentikan penyelidikan Mueller selama 22 bulan sehingga dapat membangun kasus yang benar-benar meyakinkan.

Namun setelah Mueller mengatakan bahwa ia secara jelas tidak menyebutkan bahwa presiden tidak melakukan kejahatan terkait penyelidikan Rusia dalam keterangan persnya Rabu, Pelosi mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa “Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelidiki dan meminta pertangungjawaban presiden atas penyalahgunaan kekuasaannya.”

Beberapa kandidat calon presiden dari Partai Demokrat yang berusaha mengalahkan Trump dalam pemilu November 2020 menyerukan pemakzulannya. Lebih dari 30 anggota DPR dari fraksi Demokrat dan seorang anggota DPR dari fraksi Republik menyerukan pemakzulan Trump. Meski seandainya DPR AS mendukung pemakzulan, sangat tidak mungkin Senat yang dikontrol fraksi Republik akan menghentikan Trump dari jabatannya. [ab]

XS
SM
MD
LG