Tautan-tautan Akses

Demo Terakhir Menentang Reformasi Pensiun Digelar di Prancis


Seorang remaja memegang plakat bergambar Presiden Prancis Emmanuel Macron duduk di tong sampah bertuliskan, "raja sampah" saat protes di Paris, Jumat, 17 Maret 2023. (Foto: AP)
Seorang remaja memegang plakat bergambar Presiden Prancis Emmanuel Macron duduk di tong sampah bertuliskan, "raja sampah" saat protes di Paris, Jumat, 17 Maret 2023. (Foto: AP)

Ratusan ribu orang diperkirakan kembali turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru Prancis, untuk memprotes reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron, Kamis (13/4), hari terakhir demonstrasi sebelum keluarnya keputusan pengadilan yang penting tentang rancangan undang-undang tersebut.

Polisi memperkirakan sekitar 400.000 hingga 600.000 orang ambil bagian dalam demonstrasi nasional kali ini. Jumlah itu kurang dari setengah dari hampir 1,3 juta yang berpartisipasi pada bulan Maret, puncak protes atas reformasi itu yang mencakup perubahan usia mininum pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.

Namun demikian, "sekarang bukan waktunya untuk menyerah, karena itulah yang diharapkan Macron", kata Johan Chivert, seorang mahasiswa di wilayah Creuse di Prancis Tengah.

"Kita harus terus melanjutkan aksi protes ini dan menunjukkan bahwa rakyat menentang reformasi ini."

Pasukan keamanan waspada terhadap para pembuat onar, dengan sekitar 1.500 pengunjuk rasa anarkis dan radikal diperkirakan ikut hadir di Paris, sementara kota-kota regional -- seperti Nantes dan Rennes -- kembali dianggap berisiko menghadapi bentrokan.

Semua mata saat ini tertuju pada mahkamah konstitusi, yang akan mengatur legalitas rancangan undang-undang pensiun itu.

"Keputusan dari mahkamah konstitusi pada hari Jumat akan mengakhiri prosedur demokrasi dan konstitusional," kata Macron kepada wartawan dalam perjalanan ke Belanda pada hari Rabu, sambil menambahkan bahwa debat publik "pasti akan berlanjut".

Jika pengadilan mengeluarkan lampu hijau, Macron diperkirakan akan segera menandatangani RUU itu menjadi undang-undang, sehingga membuka peluang untuk mulai memberlakukannya sebelum akhir tahun 2023.

Setelah berulang kali menolak seruan untuk berbicara dengan para pemimpin serikat pekerja dalam beberapa pekan terakhir, Macron mengatakan akan mengundang sejumlah perwakilan buruh untuk berdiskusi setelah keputusan pengadilan diterbitkan.

"Saya tahu bahwa jejak ketidaksepakatan kita saat ini akan tetap ada, tetapi saya akan menyerukan pembicaraan dalam semangat kerukunan dan dengan keinginan untuk melihat ke masa depan, apapun keputusan yang diumumkan," tambahnya. [ab/uh]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG