Mudik selama masa liburan Idul Fitri adalah tradisi yang sulit ditinggalkan umat Muslim di Indonesia. Namun seiring merebaknya wabah COVID-19 ini, potensi penyebarannya ke berbagai penjuru Indonesia akan sangat besar apabila tradisi itu dijalankan tahun ini.
Presiden Joko Widodo mengakui begitu kuatnya tradisi itu sehingga ia tidak melarang, namun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan mudik pada tahun ini. Ia pun menyiapkan berbagai skenario untuk mencegah masyarakat mudik pada tahun ini, termasuk berencana mengganti libur nasional terkait Idul Fitri 2020.
“Saya melihat ini mungkin untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut,” ujar Jokowi dalam telekonferensi Ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (2/4).
Jokowi mengatakan perlunya bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk menyokong masyarakat yang tidak mudik agar bisa bertahan hidup di Ibu Kota.
Jokowi mendapat laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwa ada 3,6 juta orang di wilayahnya yang memerlukan bantuan dari pemerintah dan pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan kepada 1,1 juta orang.
“Artinya, ada 2,5 juta orang yang perlu dieksekusi di lapangan,” kata Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan bahwa skenario jaga jarak aman minimal dua meter atau physical distancing harus dilakukan dengan disiplin yang kuat karena ini akan bisa berpengaruh besar dalam menekan angka penyebaran virus corona.
Jokowi juga mendorong peran serta kepala daerah mulai dari level ketua RT dan RW untuk senantiasa mengawasi dengan ketat apabila sudah ada warganya yang terlanjur mudik, terutama dari Jabodetabek. Ia berharap, ketua RT/RW tersebut mengawasi para pemudik itu sebagai Orang dalam Pengawasan (ODP) dan mengharuskan pemudik tersebut melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah.
Luhut: Kalau Dilarang, Masyarakat Akan Tetap mudik
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan pemerintah yang akhirnya tidak melarang masyarakat untuk mudik. Menurutnya, meski dengan pelarangan sekalipun, hampir bisa dipastikan bahwa masyarakat tetap akan mudik.
“Orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau anda mudik pasti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik. Karena tidak mudik maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami itung, ini pilihan yang terbaik,” jelas Luhut.
Dalam kesempatan tersebut Luhut juga mengatakan bahwa opsi lockdown tidak cocok diberlakukan di Indonesia. Pasalnya, beberapa negara yang menerapkan opsi tersebut seperti India dan Malaysia berdampak sangat keras pada kalangan masyarakat bawah. Jokowi, kata Luhut tidak ingin hal itu terjadi.
“Dan Presiden lebih jernih, kalau itu (lockdown, red) dilakukan maka yang paling terdampak adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan media membantu memberikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu. Dari hasil modelling, cuaca Indonesia yang panas dan humidity tinggi maka untuk COVID-19 itu engga kuat. Namun kalau jaga jarak tak dilakukan ya tidak berarti,” jelasnya.
Terkait penggantian hari libur lebaran, Luhut mengaku hal tersebut masih dirumuskan oleh pemerintah. Kemungkinan besar libur lebaran nantinya akan diberikan pada akhir tahun.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak mudik. Ia mengaku masih menggodok jenis bansos apa nantinya yang akan diberikan. Harapannya , dengan bansos tersebut angka pemudik pun bisa ditekan, sehingga penyebaran virus ini pun bisa terhambat.
“Apa yang akan kami jalankan untuk program tambahan untuk kurangi arus pemudik dari Jakarta ke daerah, dengan cara berikan bansos khusus. Kami akan pikirkan mekanisme agar yang dapatkan bansos ini tidak mudik. Memang tidak mudah dan tidak bisa dijamin, namun kami belum menemukan cara menerapkannya di lapangan tapi program khusus ini kami berharap penerimanya tidak mudik. Detail di lapangan seperti apa nanti kami pikirkan. Dengan Pemprov DKI, agar benar-benar yang menerima bansos benar-benar tidak mudik,” jelasnya. [gi/ab]