Tautan-tautan Akses

Cegah Banjir dan Longsor, Jokowi Beri Instruksi Khusus ke Anies Baswedan dan Ridwan Kamil


Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala daerah untuk membahas dan mengkoordinir upaya penanganan banjir. (Courtesy : Setpres RI)

Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat dengan beberapa kepala daerah terkait penanganan banjir. Dalam rapat tersebut Jokowi memberi instruksi khusus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Bencana banjir dan longsor melanda Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat sejak hari pertama tahun baru ini. Hampir 70 orang meninggal, sementara ribuan lainnya terpaksa mengungsi ketika banjir antara 1-2 meter merendam rumah mereka.

Presiden Joko Widodo hari Rabu (8/1) memanggil beberapa kepala daerah untuk mengkoordinir penanganan bencana ini, antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten, Bupati dan walikota Lebak, Banten, Bekasi, Bogor.

Jokowi secara khusus memerintahkan kepada Anies Baswedan untuk melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Juga untuk membantu pembebasan lahan agar memperlancar proses pembuatan sodetan di kali Ciliwung. Solusi jangka panjang itu dinilai akan mampu mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta nantinya.

"Kemudian yang berkaitan dengan Jakarta saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi, yang ada di sungai-sungai di Jakarta," ujar Presiden.

Kawasan banjir di sekitar Sungai Ciliwung, Jakarta 2 Januari 2020.
Kawasan banjir di sekitar Sungai Ciliwung, Jakarta 2 Januari 2020.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja. Ada sungai pesanggrahan, ada cipinang, sungai buaran, sungai mookervart, dan 14 sungai yang lainnya. Jadi semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di jakarta kembali normal kembali," tambah Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia pun mengingatkan kembali kepada kepala daerah yang hadir untuk senantiasa bekerja sama dalam penanganan masalah banjir dan longsor ini.

"Sekali lagi bahwa Jakarta, sebagai ibukota bukan daerah yang berdiri sendiri tetapi dikelilingi wilayah Jabar, Banten, saya berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik dalam selesaikan masalah banjir yang ada di ibu kota. Tanpa kerja sama penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa selesaikan masalah secepat-cepatnya," imbuh Jokowi.

Kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta kepala daerah terkait lainnya, Jokowi menginstruksikan agar ketika masa tanggap darurat selesai, segera melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terkena banjir dan longsor.

Beberapa kepala daerah yang dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas dan mengkoordinir upaya penanganan banjir. (Courtesy: Setpres RI)
Beberapa kepala daerah yang dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas dan mengkoordinir upaya penanganan banjir. (Courtesy: Setpres RI)

Bagi warga di Kabupaten Bogor yang rumahnya terkena longsor, Jokowi meminta agar semuanya untuk direlokasi sehingga warga tidak tinggal di daerah yang rawan bencana.

"Dan juga Pak Gub Jabar agar nanti ini bisa dipastikan segera bisa diselesaikan. Pak Gub Banten saya minta juga Bupati Lebak, keputusan relokasi dari yang terkena banjir bandang segera diputuskan terutama di beberapa tempat yang terutama tidak bisa dilakukan pembangunan rumah kembali di tempat eksisting," tambah Jokowi.

Anies Baswedan Siap Jalankan Instruksi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ditemui usai rapat menyatakan pihak Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembuatan sodetan kali Ciliwung ini. Pihaknya pun sudah selesai melakukan pembicaraan dengan warga yang tanahnya akan kena gusur akibat pembuatan sodetan ini.

"Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya. Dengan itu sudah tuntas, nanti insya Allah (Kementerian) PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," jelas Anies.

Sementara itu, ketika ditanyakan tentang instruksi Jokowi kepadanya terkait normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta, Anies tidak secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut. Anies hanya mengatakan bahwa normalisasi sungai merupakan rencana jangka panjang. Dikatakannya, saat ini ia fokus pada rencana jangka pendek yaitu bagaimana penanganan banjir serta korban banjir yang ada di Jakarta.

Warga berusaha membersihkan lumpur pasca banjir di Jakarta, 3 Januari 2020 (Foto: Antara/Reuters).
Warga berusaha membersihkan lumpur pasca banjir di Jakarta, 3 Januari 2020 (Foto: Antara/Reuters).

"Itu jangka panjang. Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban dan tadi pagi saya dengan Menteri PUPR membahas ini juga jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," tambah Anies.

Lanjutnya, untuk mengantisipasi hujan ekstrem yang diramalkan turun di Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan, pihaknya mempersiapkan pompa mobil untuk dapat diarahkan ke pesisir. Hal ini juga untuk mengantisipasi potensi adanya air pasang. Selain itu, pihaknya juga mulai mengaktifkan posko penjagaan di seluruh kelurahan yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, kepolisian, TNI dan masyarakat.

Ridwan Kamil Usulkan Pembentukan Badan Koordinasi Penanganan Bencana

Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk badan koordinasi khusus untuk penanganan bencana. Menurutnya, hal ini akan memudahkan koordinasi antar daerah.

Banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat, 1 Januari 2020.
Banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat, 1 Januari 2020.

"Kemudian juga koordinasi antar wilayah, itu harus rutin dan tadi saya mengusulkan ada badan koordinasinya. Jadi jangan lempar-lemparan tapi dikelola satu lembaga resmi yang nanti mengelola anggaran juga," ujar laki-laki yang akrab disapa Emil ini.

Sementara terkait instruksi Jokowi untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan longsor, saat ini sedang dilakukan pengkajian tanah milik PTPN untuk memungkinkan mejadi tempat tinggal baru warga yang tempat tinggalnya direlokasi.

"Tanahnya PTPN sedang dikaji. Sekitar 2.000 kepala keluarga memang harus direlokasi, gak hanya banjir tapi yang parah kan longsornya, apalagi di Lebak, Banten itu kan karena banjir yang membawa sampah hasil galian, dan pohon-pohon yang memang tidak memungkinkan untuk ditempati disitu lagi," jelasnya. [gi/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG