Australia pada Kamis (13/3) mengumumkan rencana untuk membeli satu armada pesawat raksasa tak berawak berteknologi tinggi untuk membantu patroli perbatasan negara itu, serta mengawasi infrastruktur energi dan upaya-upaya untuk memasuki negara itu secara ilegal.
Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan pesawat bernama Triton Unmanned Aerial Vehicles, yang bisa melayang di udara selama 33 jam, akan bermarkas di kota Adelaide, Australia selatan.
Sebuah laporan pada Februari menunjukkan bahwa pesawat tak berawak (drone) buatan AS itu akan dibeli seharga US$2,7 miliar, namun Abbot mengatakan rincian jumlah dan kapan pesawat itu akan dibeli serta biayanya belum tuntas.
"Pesawat-pesawat ini akan berpatroli di samudera yang luas, dan bekerja erat dengan aset-aset Pasukan Pertahanan Australia yang sudah dan akan ada untuk mengamankan sumber-sumber daya laut, termasuk sumber daya energi di lepas pantai utara Australia, dan membantu melindungi perbatasan kami," ujarnya.
"Mereka akan memberikan Pasukan Pertahanan Australia kemampuan pengawasan maritim yang belum pernah ada sebelumnya, beroperasi pada ketinggian 16.800 meter di area yang sangat luas sambil melayang di udara sampai 33 jam."
Australia, sekutu dekat Amerika Serikat, diperkirakan akan menggunakan pesawat tak berawak itu untuk berpatroli di Samudera Hindia, yang telah menjadi salah satu jalur pasokan energi paling penting di dunia.
Mereka juga dapat digunakan untuk mendeteksi nelayan dan pencari suaka ilegal, yang sering masuk ke perairan Australia di utara dengan menumpang kapal rongsokan, biasanya dari Indonesia dan Sri Lanka.
Pengumuman itu diluncurkan hanya beberapa minggu setelah Canberra mengatakan akan membeli delapan pesawat Poseidon baru berharga A$4 miliar untuk membentuk kapasitas inti pengawasan dan penyerangan maritim selama berpuluh tahun ke depan.
"Mengingat Australia bertanggung jawab atas sekitar 11 persen samudera di dunia, sangat penting untuk kami memiliki kemampuan pengawasan maritim yang sangat efektif," ujar Abbott.
Penggunaan pesawat besar tak berawak untuk patroli perbatasan telah dipertimbangkan selama 10 tahun, namun pemerintah Partai Buruh sebelumnya tidak mau menandatangani keputusan itu karena teknologinya dianggap belum cukup matang. (AFP)
Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan pesawat bernama Triton Unmanned Aerial Vehicles, yang bisa melayang di udara selama 33 jam, akan bermarkas di kota Adelaide, Australia selatan.
Sebuah laporan pada Februari menunjukkan bahwa pesawat tak berawak (drone) buatan AS itu akan dibeli seharga US$2,7 miliar, namun Abbot mengatakan rincian jumlah dan kapan pesawat itu akan dibeli serta biayanya belum tuntas.
"Pesawat-pesawat ini akan berpatroli di samudera yang luas, dan bekerja erat dengan aset-aset Pasukan Pertahanan Australia yang sudah dan akan ada untuk mengamankan sumber-sumber daya laut, termasuk sumber daya energi di lepas pantai utara Australia, dan membantu melindungi perbatasan kami," ujarnya.
"Mereka akan memberikan Pasukan Pertahanan Australia kemampuan pengawasan maritim yang belum pernah ada sebelumnya, beroperasi pada ketinggian 16.800 meter di area yang sangat luas sambil melayang di udara sampai 33 jam."
Australia, sekutu dekat Amerika Serikat, diperkirakan akan menggunakan pesawat tak berawak itu untuk berpatroli di Samudera Hindia, yang telah menjadi salah satu jalur pasokan energi paling penting di dunia.
Mereka juga dapat digunakan untuk mendeteksi nelayan dan pencari suaka ilegal, yang sering masuk ke perairan Australia di utara dengan menumpang kapal rongsokan, biasanya dari Indonesia dan Sri Lanka.
Pengumuman itu diluncurkan hanya beberapa minggu setelah Canberra mengatakan akan membeli delapan pesawat Poseidon baru berharga A$4 miliar untuk membentuk kapasitas inti pengawasan dan penyerangan maritim selama berpuluh tahun ke depan.
"Mengingat Australia bertanggung jawab atas sekitar 11 persen samudera di dunia, sangat penting untuk kami memiliki kemampuan pengawasan maritim yang sangat efektif," ujar Abbott.
Penggunaan pesawat besar tak berawak untuk patroli perbatasan telah dipertimbangkan selama 10 tahun, namun pemerintah Partai Buruh sebelumnya tidak mau menandatangani keputusan itu karena teknologinya dianggap belum cukup matang. (AFP)
