Tautan-tautan Akses

AS Umumkan Sanksi terhadap 2 Pejabat dan Mantan Pejabat Sudan Selatan


Menteri Informasi Sudan Selaran, Michael Makue Lueth, salah seorang pejabat yang dikenai sanksi pemerintah AS (foto: dok).

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat pemerintah dan seorang mantan pejabat Sudan Selatan, atas peran mereka dalam mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Sudan Selatan. Tiga perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh salah satu pejabat itu, juga dikenai sanksi.

Langkah-langkah yang diambil terhadap Malek Reuben Riak Rengu, Michael Makuei Lueth, dan Paul Malong Awan menunjukkan bahwa pemerintah AS akan memberlakukan konsekuensi pada orang-orang yang memperluas konflik dan menggagalkan upaya perdamaian.

Departemen Keuangan juga telah merilis Peringatan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan yang memperingatkan lembaga-lembaga keuangan AS mengenai kemungkinan bahwa beberapa tokoh politik senior Sudan Selatan mencoba menggunakan sistem keuangan AS untuk memindahkan atau menyembunyikan hasil korupsi publik.

Amerika siap mengambil tindakan-tindakan lain terhadap mereka yang bertanggung jawab merongrong perdamaian, keamanan, atau stabilitas Sudan Selatan. Seperti yang ditunjukkan dengan Peringatan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, Amerika bertekad meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang yang memperkaya diri melalui korupsi, sementara rakyat Sudan Selatan menderita karena kesulitan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang mengerikan.

Enam juta warga Sudan Selatan, separuh dari populasi negara itu, menghadapi kelaparan yang mengancam nyawa, sementara lebih dari empat juta orang telah lari dari rumah mereka, termasuk dua juta orang yang mengungsi ke negara lain. Ini adalah krisis buatan manusia, dan yang dapat dihentikan oleh pemerintah Sudan Selatan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert.

"Kami terus menegaskan kepada para pemimpin Sudan Selatan bahwa mereka harus menghormati gencatan senjata yang mereka umumkan, menghidupkan kembali Kesepakatan tentang Resolusi Konflik di Sudan Selatan tahun 2015 dengan melakukan dialog serius dengan partai-partai oposisi mengakhiri kekejaman, menghentikan penggangguan pekerja bantuan, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, bekerja sama sepenuhnya dengan Misi PBB di Sudan Selatan, dan mengambil tindakan melawan korupsi," kata Nauert.

Amerika mendesak semua pihak untuk terlibat secara konstruktif dalam proses perdamaian Sudan Selatan yang akan datang. [ps/ds]

XS
SM
MD
LG