JAKARTA —
Pertemuan Aktivis 98, bertajuk "Gerakan 98 Menolak Bangkitnya Orde Baru" batal dilaksanakan di Jakarta Selasa (23/6), setelah dibubarkan pemerintah bersama aparat polisi.
Juru bicara Aktivis 98, Erwin Usman, menjelaskan Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku pemilik gedung Graha Pemuda atau Wisma Karsa Kementrian Pemuda dan Olahraga, meminta pihak panitia membatalkan setelah sebelumnya menyetujui acara akan dilangsungkan.
"Ini bentuk pelecehan terhadap demokrasi. Ini bentuk nyata pembungkaman terhadap pembebasan berkumpul dan berpendapat. Pelarangan ini juga cacat hukum karena surat izin dari kepolisian sudah kami terima senin (23/6) kemarin, pembatalannya juga tanggal yang sama. Sementara sampai senin malam hingga selasa pagi (24/6) kami belum mendapat soal pembatalan ini," kata Erwin Usman.
"Kita tegas, bahaya fasisme orde baru setelah 16 tahun reformasi itu bukan suatu halunisasi. Ini nyata terjadi di tengah-tengah kita tengah menggelar reuni 2.000 aktivis 1998," lanjutnya.
Erwin menambahkan, pertemuan mantan aktivis 1998 ini adalah sebuah forum evaluasi 16 tahun perjalanan reformasi terhadap tuntutan para mahasiswa ketika itu. "Pertemuan ini adalah sebuah forum evaluasi dan membicarakan kembali setelah 16 tahun reformasi ada gak kemajuan dari tuntutan kita dulu. Seperti kebebasan berpendapat, bagaimana menemukan kembali kawan-kawan kita yang diculik dan hilang. Faktanya kan, tidak ada satu kemajuan yang serius, kan?," kata Erwin.
Erwin menjelaskan pihak panitia sempat bertemu dengan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kempora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto pada Senin malam (23/6). Gatot, menurut Erwin, pada saat itu mempersilahkan pihak panitian menyiapkan kelengkapan acara. Namun pada Selasa pagi (24/6), pihak Kemenpora melarang pihak panitia datang ke lokasi acara karena acara telah dibatalkan sepihak oleh pihak Kemenpora.
Kepada VOA, Gatot menjelaskan, pihak Kemenpora memang sengaja membatalkan acara pertemuan aktivis 1998 karena bermuatan politis dan cenderung terkait dengan pemilihan presiden.
"Ya, kami mengacunya pada peraturan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan legislatif dan presiden wakil presiden. Yaitu tidak boleh ada kampanye diantaranya di kantor pemerintahan," kata Gatot Sulistiantoro.
"Tujuan semula yang kami tau dari pertemuan itu adalah temu kangen pemuda lintas profesi dan kepemudaan. Kami welcome. Ya inilah rumah dari pemuda dan olah raga. Sejauh memungkinkan kami welcome. Tetapi saat mereka memasang backdrop (latar) panggung, di situ jelas tendensinya adalah ke arah kegiatan politik," lanjutnya.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menjelaskan, dari hasil pantauan kepolisian dan Kemenpora, acara pertemuan aktivis 1998 itu mengarah untuk mendeskreditkan capres tertentu.
"Mereka gunakan untuk kegiatan politik ya. Untuk mendukung calon tertentu dan mendeskreditkan calon yang lain. Sejak diketahui itu, pihak Kemenpora tidak mengizinkan dan polisi membatalkan acara itu," jelas Kombes Pol.Rikwanto.
Meski mendapat pelarangan penyelenggaraan acara, pihak panitia pertemuan aktivis 98 kemudian melakukan aksi protes di depan gerbang Kemenpora Jakarta dengan menggelar spanduk bergambar mantan Presiden Soeharto dengan bertuliskan “Gerakan 98 Menolak Bangkitnya Orde Baru”, dan foto-foto 13 aktivis korban penculikkan 1997-1998 serta korban kerusuhan Mei 98 dan Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2.
Juru bicara Aktivis 98, Erwin Usman, menjelaskan Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku pemilik gedung Graha Pemuda atau Wisma Karsa Kementrian Pemuda dan Olahraga, meminta pihak panitia membatalkan setelah sebelumnya menyetujui acara akan dilangsungkan.
"Ini bentuk pelecehan terhadap demokrasi. Ini bentuk nyata pembungkaman terhadap pembebasan berkumpul dan berpendapat. Pelarangan ini juga cacat hukum karena surat izin dari kepolisian sudah kami terima senin (23/6) kemarin, pembatalannya juga tanggal yang sama. Sementara sampai senin malam hingga selasa pagi (24/6) kami belum mendapat soal pembatalan ini," kata Erwin Usman.
"Kita tegas, bahaya fasisme orde baru setelah 16 tahun reformasi itu bukan suatu halunisasi. Ini nyata terjadi di tengah-tengah kita tengah menggelar reuni 2.000 aktivis 1998," lanjutnya.
Erwin menambahkan, pertemuan mantan aktivis 1998 ini adalah sebuah forum evaluasi 16 tahun perjalanan reformasi terhadap tuntutan para mahasiswa ketika itu. "Pertemuan ini adalah sebuah forum evaluasi dan membicarakan kembali setelah 16 tahun reformasi ada gak kemajuan dari tuntutan kita dulu. Seperti kebebasan berpendapat, bagaimana menemukan kembali kawan-kawan kita yang diculik dan hilang. Faktanya kan, tidak ada satu kemajuan yang serius, kan?," kata Erwin.
Erwin menjelaskan pihak panitia sempat bertemu dengan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kempora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto pada Senin malam (23/6). Gatot, menurut Erwin, pada saat itu mempersilahkan pihak panitian menyiapkan kelengkapan acara. Namun pada Selasa pagi (24/6), pihak Kemenpora melarang pihak panitia datang ke lokasi acara karena acara telah dibatalkan sepihak oleh pihak Kemenpora.
Kepada VOA, Gatot menjelaskan, pihak Kemenpora memang sengaja membatalkan acara pertemuan aktivis 1998 karena bermuatan politis dan cenderung terkait dengan pemilihan presiden.
"Ya, kami mengacunya pada peraturan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan legislatif dan presiden wakil presiden. Yaitu tidak boleh ada kampanye diantaranya di kantor pemerintahan," kata Gatot Sulistiantoro.
"Tujuan semula yang kami tau dari pertemuan itu adalah temu kangen pemuda lintas profesi dan kepemudaan. Kami welcome. Ya inilah rumah dari pemuda dan olah raga. Sejauh memungkinkan kami welcome. Tetapi saat mereka memasang backdrop (latar) panggung, di situ jelas tendensinya adalah ke arah kegiatan politik," lanjutnya.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menjelaskan, dari hasil pantauan kepolisian dan Kemenpora, acara pertemuan aktivis 1998 itu mengarah untuk mendeskreditkan capres tertentu.
"Mereka gunakan untuk kegiatan politik ya. Untuk mendukung calon tertentu dan mendeskreditkan calon yang lain. Sejak diketahui itu, pihak Kemenpora tidak mengizinkan dan polisi membatalkan acara itu," jelas Kombes Pol.Rikwanto.
Meski mendapat pelarangan penyelenggaraan acara, pihak panitia pertemuan aktivis 98 kemudian melakukan aksi protes di depan gerbang Kemenpora Jakarta dengan menggelar spanduk bergambar mantan Presiden Soeharto dengan bertuliskan “Gerakan 98 Menolak Bangkitnya Orde Baru”, dan foto-foto 13 aktivis korban penculikkan 1997-1998 serta korban kerusuhan Mei 98 dan Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2.
