Mahkamah Agung Amerika, Selasa (24/4) mendengarkan argumen tentang apakah pertanyaan tentang kewarganegaraan seseorang harus dimasukkan ke dalam sensus penduduk tahun 2020 nanti. Bagi kebanyakan orang, mengisi formulir yang diadakan setiap 10 tahun itu tidaklah sulit, kalau mereka lahir di Amerika atau menjadi warga negara Amerika lewat proses naturalisasi.
Presiden Trump yang bersikap keras terhadap imigran gelap dan mendorong pembangunan tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko, juga minta supaya sensus itu menyertakan pertanyaan tentang kewarganegaraan, untuk menghitung jumlah warga gelap yang tinggal di Amerika. Ini adalah pertama kalinya sejak sensus tahun 1950 pertanyaan seperti itu akan diajukan.
Jumlah pasti penduduk gelap di Amerika tidak diketahui, tapi para pakar demografi memperkirakan ada 11 juta orang dari jumlah penduduk 328 juta.
Mengetahui jumlah penduduk gelap penting untuk mengetahui berapa orang anggota DPR dari 50 negara bagian yang duduk dalam DPR Amerika di Washington, dan juga untuk menentukan jumlah anggaran federal yang diperuntukkan bagi tiap negara bagian.
Tiga pengadilan federal yang lebih rendah telah menghalangi usaha menteri perdagangan Wilbur Ross yang akan mengawasi sensus itu, untuk menambahkan pertanyaan tentang kewarganegaraan. Kata mereka jutaan penduduk gelap, yang kebanyakan warga Hispanik akan menghindari para petugas sensus karena takut ditangkap oleh pejabat imigrasi.
Pakar kantor sensus Amerika menyimpulkan, tidak mengikutkan pertanyaan tentang kewarganegaraan itu akan menghasilkan angka sensus yang lebih akurat.
Setelah mengadakan sidang dengar pendapat hari Selasa ini, Mahkamah Agung diperkirakan akan memberikan keputusan menjelang akhir bulan Juni, supaya pemerintah punya cukup waktu untuk mencetak formulir sensus sebelum sensus diadakan bulan April tahun 2020. (ii)
