Tautan-tautan Akses

Aktivis Ingin Mesir Permudah Masuknya Pengungsi dari Konflik Sudan


Para pengungsi Sudan menunggu di luar rumah sakit Adre, Chad dekat perbatasan Sudan, untuk menerima perawatan dari tim Doctors Without Borders atau MSF, 16 Juni 2023 lalu (foto: ilustrasi).
Para pengungsi Sudan menunggu di luar rumah sakit Adre, Chad dekat perbatasan Sudan, untuk menerima perawatan dari tim Doctors Without Borders atau MSF, 16 Juni 2023 lalu (foto: ilustrasi).

Memasuki hari ke-100 konflik di Sudan, berbagai kelompok advokasi mengimbau negara tetangga Sudan, Mesir, agar mempermudah persyaratan bagi pengungsi untuk memasuki negara itu, dengan alasan mereka menghadapi situasi yang mengerikan.

Pasukan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) masih terus berperang sejak 15 April 2023, memicu krisis kemanusiaan di dalam negeri dan negara-negara tetangga.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya siap mengadakan kembali perundingan resmi di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengakhiri perang selama kedua pihak yang berseteru menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi Deklarasi Jeddah 11 Mei untuk melindungi warga sipil Sudan dan melakukan gencatan senjata.

Perundingan Jeddah itu merujuk pada negosiasi yang ditengahi AS sejak awal Mei, dengan tujuan untuk menghentikan konflik bersenjata di Sudan. AS membubarkan perundingan pada 21 Juni setelah pejabat senior AS mengakui bahwa “Perundingan itu tidak berhasil.”

Diperkirakan sebanyak tiga juta warga Sudan telah mengungsi akibat perang tersebut, hampir 2,5 juta di antaranya di dalam negeri. Sisanya melarikan diri ke negara-negara sekitar. Sedikitnya 250.000 orang mencari perlindungan di Mesir, dan 120.000 lainnya terjebak di sisi Sudan, di tepi perbatasannya dengan Mesir, untuk menunggu izin masuk, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh organisasi advokasi pengungsi, Refugees International, pada Senin (24/7).

“Alih-alih memfasilitasi masuknya mereka, Mesir justru mengabaikan undang-undang pengungsi dan Perjanjian Empat Kebebasan yang ditandatangani dengan Sudan dan telah mendirikan berbagai penghalang masuk,” kata Abdullahi Halakhe, advokat senior Refugees International untuk kawasan Afrika Timur dan Selatan.

Perjanjian Empat Kebebasan, yang ditandatangani oleh Mesir dan Sudan pada Agustus 2004, mencakup masalah terkait kebebasan bergerak, bekerja, tinggal dan memiliki properti.

Halakhe mengutip peraturan baru Mesir pada 10 Juni yang mewajibkan seluruh warga negara Sudan untuk memperoleh visa dari kantor konsuler Mesir di Wadi Halfa atau Port Sudan sebelum melintasi perbatasan. Sebelumnya, perempuan, anak-anak dan lansia diizinkan memasuki Mesir tanpa visa.

Pihak berwenang Mesir mengatakan, langkah itu diambil untuk mengatasi masalah pemalsuan visa dan mengatur secara lebih baik masuknya pengungsi Sudan ke Mesir.

Refugees International mengimbau Mesir “untuk mencabut persyaratan yang saat ini berlaku bagi warga Sudan yang mencoba masuk, memberi pengecualian persyaratan bagi mereka yang tetap di Mesir, dan mempercepat pemberian status pengungsi bagi mereka yang ingin memperolehnya.”

Kedutaan Besar Mesir di AS tidak menanggapi permintaan tanggapan dari VOA.

Pihak-pihak yang berperang di Sudan terus melanggar gencatan senjata ketika upaya diplomatik untuk mengatasi konflik itu melalui negosiasi belum membuahkan hasil. Diperkirakan semakin banyak warga Sudan yang akan melarikan diri ke negara-negara tetangga demi keselamatan diri.

Pada Senin, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyerukan diakhirinya perang di Sudan di tengah kekhawatiran serius akan melonjaknya jumlah pengungsi. [rd/lt]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG