Tautan-tautan Akses

Akibat COVID-19, 1,7 Juta Pekerja Dirumahkan atau Terkena PHK


Para pekerja sektor informal dengan upah harian, seperti pengemudi ojek di Kota Bandung ini, adalah kelompok paling terpukul saat wabah COVID-19. (Foto: VOA/Rio Tuasikal)

Tidak hanya nyawa, wabah COVID-19 juga merenggut pendapatan. Seperti halnya di banyak negara lain, wabah itu memukul keras berbagai sektor usaha sehingga banyak karyawan dirumahkan tanpa gaji atau bahkan diputus hubungan kerjanya atau PHK.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut setidaknya ada 1,7 juta pekerja telah dirumahkan atau di-PHK akibat pandemi COVID-19 ini.

“Tadi direkonsiliasi data ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang di-PHK 375.000, total yang dirumahkan 1,4 juta orang. Jadi 1,7 juta secara total," ungkap Airlangga. Jumlah itu membengkak 314.833 orang jika sektor pekerja informal ikut diperhitungkan.

Untuk mengatasi masalahan ini, kata Airlangga. Pemerintah akan memasukkan para pekerja yang terdampak itu ke dalam program Kartu Prakerja secara bertahap dalam kurun waktu empat sampai lima minggu ke depan.

Menteri Perindustian Indonesia Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto. (Foto courtesy: kemenperin.go.id)
Menteri Perindustian Indonesia Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto. (Foto courtesy: kemenperin.go.id)

“Tadi juga disampaikan Kartu Prakerja yang sudah registrasi sembilan juta, yang sudah dapatkan saldo itu ada gelombang pertama dan kedua, sebanyak 456.000 user. Terbanyak di Jakarta, kemudian Jabar, Jateng, Jatim dan Sulawesi.. Hampir di seluruh wilayah RI, ada yang gunakan kartu Prakerja. Dari pemilik Kartu Prakerja, 18 persen gunakan fasilitasnya pakai cash melalui perbankan lewat BNI, sisanya 72 persen pake e-wallet atau e-money,” jelasnya.

Airlangga juga menjelaskan sebanyak 116.705 perusahaan meminta relaksasi pembayaran jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menanggapinya dengan memberikan keringanan potongan iuran ini sebesar 90 persen selama tiga bulan.

“Relaksasi yang diberikan, pemotongan iuran sebesar 90 persen untuk tiga bulan dan ini bisa diperpanjang tiga bulan lagi yakni terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," jelasnya.

Adapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pemberian relaksasi ini adalah senilai Rp12, 4 triliun dengan rincian Rp2,6 triliun untuk iuran jaminan kecelakaan kerja;Rp1,3 triliun untuk jaminan kematian;dan sisanya untuk penundaan iuran jaminan pensiun selama tiga bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap, dengan adanya relaksasi pembayaran jamsostek ini, para pengusaha tetap bisa memberi THR kepada para pekerja. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan data resmi berapa banyak perusahaan yang tidak mampu mengeluarkan THR akibat pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah (Foto: Twitter/@idafauziah)
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah (Foto: Twitter/@idafauziah)

“Sampai hari ini memang belum ada data perusahaan yang menyampaikan tidak mampu memberikan THR. Tapi memang banyak sekali yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai dengan data. Mereka menyatakan ketidakmampuannya tapi dengan harapan pemerintah memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek. Jadi kalau harapan kami, jika relaksasi itu dapat kami berikan maka kami tetap berharap teman-teman pengusaha, mampu memenuhi kewajiban pembayaran THR,” jelas Ida.

Menurut Ida, pekerja migran Indonesia (PMI) juga terdampak wabah ini. Berdasarkan data yang ia peroleh per 26 April sebanyak 88.759 PMI pulang ke Tanah Air dari Malaysia, Hong Kong, Singapura dan negara lainnya.

Ia juga memprediksi pada Mei akan ada 16.812 PMI pulang ke Indonesia. Selain itu, akibat wabah ini sebanyak 34.644 calon PMI batal berangkat.

Ida menjelaskan bagi PMI yang gagal berangkat, pihaknya mengusulkan untuk memasukan mereka kepada program Kartu Prakerja.

Sementara itu, bagi PMI yang telah pulang ke Indonesia akan mendapatkan pelatihan di balai latihan kerja di bawah binaan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia mengatakan, kementerian mampu menampung 223 ribu peserta di balai tersebut.

“Kami memiliki program yang secara regular berjalan, antara lain program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, kemudian program pelatihan-pelatihan yang akan terus dilakukan secara offline sambil menunggu kondisi COVID-19 ini kembali normal," jelasnya.

"Kemampuan meng-cover mereka itu dari dana yang ada di Kemenakertrans Insha Allah kami bisa meng-cover sebesar 223.035 baik melalui program-program perluasan kesempatan kerja maupun program pelatihan yang ada di balai-balai latihan kerja. Jadi kami akan masukan dalam program Kartu Prakerja selebihnya akan kami layani melalui program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” imbuh Ida Fauziah.

Kasus Corona di Indonesia Capai 10.551

Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19. Pada hari Jumat (1/5) tercatat ada 433 kasus baru sehingga total kasus menjadi 10.551.

Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 1 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB. #BersatuLawanCovid19 (Foto: Twitter @BNPB-Indonesia)
Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 1 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB. #BersatuLawanCovid19 (Foto: Twitter @BNPB-Indonesia)

Lanjutnya, sebanyak 69 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari COVID-19 mencapai 1.591 orang.

Namun delapan orang meninggal dunia sehingga jumlah total korban tewas menjadi 800 orang.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terus bertambah menjadi 233.120. sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 22.123. [gi/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG