Korea Selatan, Senin (11/3) mulai mengerahkan dokter militer dan dokter dari pusat-pusat kesehatan masyarakat ke berbagai rumah sakit yang terkena dampak pemogokan. Mereka dikerahkan untuk membantu merawat pasien yang terkena dampak pemogokan hampir 12 ribu dokter magang dari 100 rumah sakit karena rencana reformasi pemerintah.
Dua puluh ahli bedah militer serta 138 dokter kesehatan masyarakat dikerahkan ke 20 rumah sakit selama empat pekan, kata Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong dalam rapat hari Minggu.
Jumlah dokter militer yang diminta membantu sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari sekitar 2.400 dokter militer, menurut keterangan kementerian pertahanan.
Pemerintah membantah aksi mogok yang dimulai pada 20 Februari itu telah menyebabkan krisis kesehatan skala penuh, tetapi beberapa rumah sakit terpaksa harus menolak pasien dan menunda prosedur medis.
Hingga Jumat pagi, hampir 12 ribu dokter yang mogok di 100 rumah sakit telah meninggalkan pos mereka sehubungan dengan perselisihan mengenai rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru kedokteran, menurut data kementerian kesehatan, dan mengabaikan tekanan dari pihak berwenang agar mereka kembali bekerja.
Pihak berwenang Korea Selatan telah berupaya membujuk para dokter agar kembali bekerja dengan memperingatkan bahwa izin medis mereka dapat ditangguhkan. Namun, sejauh ini taktik tersebut tidak membuahkan hasil.
Kementerian Kesehatan mengatakan pemberitahuan telah dikirimkan kepada lebih dari 4.900 dokter hingga Jumat lalu yang menginstruksikan mereka bahwa pihak berwenang dapat mulai menangguhkan izin tersebut jika mereka tidak menjelaskan tindakan mereka.
Para dokter yang kembali bekerja sebelum tindakan administratif menangguhkan izin selesai akan “diberi keringanan,” kata Cho kepada KBS Radio hari Senin.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan para dokter kembali bekerja jika menganggap ada risiko serius terhadap nyawa dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah telah mengatakan bahwa rencana meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun sebanyak 2.000 mulai tahun 2025 sangat penting untuk mengatasi kekurangan dokter di salah satu negara dengan populasi yang paling cepat menua di dunia.
Dokter yang mogok berpendapat bahwa penambahan mahasiswa baru kedokteran saja tidak akan mengatasi masalah gaji dan kondisi kerja, dan kemungkinan dapat memperburuk masalahnya.
Para pengecam kebijakan itu juga menuduh Presiden Yoo Suk Yeol memperjuangkan reformasi medis untuk menguntungkan partainya sebelum pemilihan legislatif pada bulan April.
Survei yang diterbitkan pekan lalu oleh kantor berita Yonhap mendapati 84 persen responden mendukung penambahan lebih banyak dokter, sedangkan 43 persen mengatakan para dokter yang mogok harus diberi hukuman keras. [uh/ab]
Forum