Setelah libur lebaran Idul Fitri, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi terutama di semua provinsi di Pulau Jawa, yakni Banten, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Menurut ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane, lonjakan tinggi kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencegah masuknya varian baru virus COVID-19 dari luar negeri.
Masdalina menekankan varian-varian baru virus COVID-19 ini sebenarnya bisa dicegah tangkal di bandar-bandar udara atau pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke Indonesia melalui karantina.
"Karantinanya berapa hari? 14 hari. Sampai hari ini WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) belum mengubah aturannya bahwa karantina itu harus dilakukan 14 hari. Bahkan jika kita tidak mampu melakukannya, tutup pintu masuk negara dari mereka," kata Masdalina.
Masdalina mencontohkan Singapura, Amerika Serikat dan Inggris melarang warga dari India datang ke negara mereka. Bahkan Amerika menutup pintu masuk negaranya dari enam negara di Asia Selatan.
Ketika warga dari negara berisiko tinggi menularkan COVID-19 sudah terlanjur masuk, lanjut Masdalina, maka pemerintah harus menutup pintu kedua, yakni karantina mandiri dengan pengawasan ketat selama 14 hari.
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia telah memperingatkan pemerintah tentang kenaikan ini setelah melakukan pelacakan kenaikan COVID-19 di seluruh Indonesia melalu pelacakan di 59 kota yang menyumbangkan 70 persen dari total kasus COVID-19 di Indonesia. Program pelacakan ini berlangsung dari November 2020 hingga akhir Maret 2021. Ironisnya Kementerian Kesehatan tidak melanjutkan program pelacakan itu sehingga perebakan makin tidak terdeteksi.
Dari enam varian baru COVID-19 yang dirilis Badan Kesehatan Dunia WHO, empat varian sudah masuk ke Indonesia, termasuk diantaranya varian Afrika Selatan (B135.1) sangat ganas dan varian Delta dari India (B1617.2) yang sangat menular.
Pandemi COVID-19 di Indonesia Gawat?
Ketua Subbidang Mitigasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas COVID-19 Brigjen Purnawirawan Irwan Amrun mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang sudah gawat. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa hampir merata.
Irwan mengakui karena pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua, maka banyak masyarakat yang abai dan sudah merasa lelah dengan situasi tersebut, terlebih karena perekonomian harus tetap berjalan agar mereka dapat bertahan hidup. Walhasil masyarakat tidak lagi disiplin menjalankan protokol kesehatan yang bersifat individu. Untuk itu sanksi tegas perlu ditegakkan kembali.
"Kita tahu yang namanya ancaman, kekerasan, penegakan hukum itu jangka pendek. Tapi sekarang memang harus dilakukan karena tanpa pengawasan dia akan balik lagi. Tapi pembiasaan itu," ujar Irwan.
Untuk jangka panjang, lanjut Irwan, perlu menciptakan keyakinan kepada masyarakat bahwa perilaku kita bisa menciptakan orang lain menjadi sehat atau menjadi sakit. Juga dibutuhkan peran dan dukungan semua komunitas serta harus ada kemudahan agar protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik.
IDI: Fasilitas Kesehatan Sudah Terisi 80%
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih mengatakan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19 seperti Kudus dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, Bandung Raya, serta Jakarta, fasilitas kesehatannya sudah dihuni lebih dari 80 persen dari total kapasitas. Kalau kondisinya sudah seperti itu, Daeng Faqih menekankan berarti beban terhadap tenaga kesehatan sangat meningkat dan kelelahan pasti terjadi.
"Karena itu di beberapa tempat seperti di Kudus, karena selain banyaknya pasien dan kemudian banyak tenaga kesehatan yang terpapar, itu sudah dibantu dari tenaga medis relawan dari sekitar Kudus," ujar Daeng Faqih.
Daeng Faqih menambahkan untuk di Wisma Atlet Jakarta, IDI sudah memberikan pembekalan terhadap 60 dokter relawan akan diperbantukan di sana. Ia berharap daya tahan tubuh tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 akan lebih kuat karena mereka sudah disuntik dua dosis vaksin. [fw/em]
