Pernyataan wakil ketua Partai Kongres yang berkuasa di India, Rahul Gandhi, mengenai surat perintah eksekutif untuk mencabut larangan bagi politisi yang pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilu, menuai kecaman dari pihak oposisi.
Gandhi hari Jumat (27/9) dilaporkan mengecam peraturan kontroversial yang membatalkan putusan Mahkamah Agung yang melarang legislator dan tokoh lain yang didapati bersalah oleh pengadilan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.
Gandhi mengatakan bahwa peraturan yang masih menunggu persetujuan Presiden itu tidak masuk akal, dan harus dibatalkan.
Jurubicara partai oposisi utama India, Bharatiya Janata, Siddarth Nath Singh, mengatakan pernyataan Gandhi itu menghina perdana menteri dan lembaga tertinggi konstitusional India.
Sebagian pengamat berpendapat, pemerintah India terpaksa mengeluarkan keputusan itu karena beberapa politisi sekutu pemerintah mungkin akan dinyatakan bersalah dalam kasus pengadilan yang akan berakhir pekan depan.
Gandhi hari Jumat (27/9) dilaporkan mengecam peraturan kontroversial yang membatalkan putusan Mahkamah Agung yang melarang legislator dan tokoh lain yang didapati bersalah oleh pengadilan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.
Gandhi mengatakan bahwa peraturan yang masih menunggu persetujuan Presiden itu tidak masuk akal, dan harus dibatalkan.
Jurubicara partai oposisi utama India, Bharatiya Janata, Siddarth Nath Singh, mengatakan pernyataan Gandhi itu menghina perdana menteri dan lembaga tertinggi konstitusional India.
Sebagian pengamat berpendapat, pemerintah India terpaksa mengeluarkan keputusan itu karena beberapa politisi sekutu pemerintah mungkin akan dinyatakan bersalah dalam kasus pengadilan yang akan berakhir pekan depan.
