Rekomendasi penyelesaikan kasus HAM berat yang dikeluarkan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) disebut jalan di tempat.
Setelah DPR menyetujui amandemen UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi RUU inisiatif mereka, sejumlah perubahan menarik perhatian publik. Selain peningkatan usia pensiun, perubahan mencakup izin bagi TNI untuk menduduki jabatan publik dan penempatan TNI langsung di bawah presiden.
Sejumlah kalangan menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahwa bukan lagi dwifungsi TNI melainkan multifungsi adalah salah dan keliru. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi yang mengharuskan pemisahan antara domain sipil dan domain militer.
Para pengamat menilai sejumlah ketentuan baru dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Pori) membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau super-body.
Menhan yang juga presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, meminta komunitas internasional untuk memberikan solusi yang adil untuk menyudahi perang Israel-Hamas dengan gencatan senjata permanen. Ia menawarkan RI mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga dan memantau gencatan senjata.
Rencana pembentukan Dewan Media Sosial menuai kontroversi, karena dikhawatirkan tidak independen dan berpotensi menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat.
Polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) ditengarai berakar dari perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang tidak efektif. Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya mencakup 0,6-1,6 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri menyatakan partainya akan mementingkan check and balances untuk menyikapi pemerintahan mendatang. Pakar menilai hal itu sebagai isyarat sikap PDIP yang akan menjadi oposisi.
Sejumlah revisi undang-undang (UU) yang dilakukan DPR saat ini menuai kritikan dari sejumlah kalangan karena dinilai hanya untuk kepentingan politik. Apabila DPR tetap mengesahkan sejumlah UU tersebut, akankah semua itu berlabuh pada peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK)?
Pakar menyebut presiden baru Iran dari hasil pemilihan umum nantinya tidak akan banyak mengubah kebijakan dan akan menyelaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini.
Berbagai pihak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki integritas tinggi. Hal ini penting agar pimpinan KPK yang terpilih nantinya tidak bermasalah.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Pemerintahan tengah membahas revisi kedua Undang-Undang Penyiaran. Banyak pihak mengkritisi setidaknya dua pasal dalam draf RUU itu yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers.
Banyak kalangan menilai revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat dilakukan DPR dan pemerintah merupakan ancaman sangat serius bagi independensi lembaga peradilan. Mengapa demikian?
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sedang mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan mereka ke lokasi yang lebih aman seiring memburuknya situasi di bagian timur Rafah.
Itikad presiden memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dari panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang tengah disusun. Indonesia Corruption Watch menilai jika pansel diisi sosok berintegritas, pimpinan KPK yang terpilih kelak juga lebih baik.
Sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.
Indonesia mengutuk keras pembakaran kantor UNRWA di Kota Yerusalem yang dilakukan oleh warga Israel untuk kedua kalinya, tanpa tindakan berarti dari aparat keamanan.
Tunjukkan lebih banyak
