Sebagian besar pengaduan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2012 menyangkut polisi.
Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute menyatakan indeks kinerja penegakan HAM 2012 di Indonesia masih stagnan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan 240 kabupaten/kota di Indonesia rawan banjir dan longsor sehingga perlu antisipasi lebih.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengatakan kenaikan upah minimum Jakarta memberatkan pengusaha, sementara pengamat mengatakan itu wajar.
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta untuk menolak sistem jaminan sosial yang dianggap memberatkan mereka.
Laporan terbaru Organisasi Lingkungan Greenpeace menyatakan sejumlah merek pakaian ternama menjual produk yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya.
Korban pelanggaran HAM beserta keluarga dan KontraS terus mendesak pemerintah untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup meluncurkan program sertifikasi untuk hakim untuk menguatkan penegakan hukum di sektor lingkungan.
Anggota DPR mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri sampai mekanisme perlindungannya selesai dibuat.
Penghayat kepercayaan mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi terhadap mereka, mulai dari kesulitan mendapat KTP hingga rumah ibadah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak mencabut grasi kepada semua terpidana narkoba, menyusul terungkapnya kasus baru dari penerima grasi.
Warga AS di Jakarta rayakan kemenangan Obama, sementara berbagai tokoh di Indonesia memberikan harapannya untuk presiden AS itu.
Sejumlah aktivis LSM serta para tokoh agama mendesak DPR dan pemerintah agar menghentikan pembahasan RUU Ormas karena dinilai mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul.
Hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan terdapat indikasi penyimpangan dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan selebaran obral TKI di Malaysia telah menghina dan merendahkan bangsa Indonesia.
Aktivis meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas terkait kasus intoleransi terhadap kelompok agama minoritas.
Setara Institute menyatakan penutupan tempat ibadah di Aceh memperlihatkan bahwa pemerintah daerah lebih tunduk pada kelompok garis keras.
DPR menyatakan UU Pangan yang baru akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor pangan, sebuah klaim yang disebut aktivis berlebihan.
DPR menghentikan revisi Undang-Undang KPK karena desakan masyarakat dan ketidaksesuaian dengan naskah akademik.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan pemberian grasi untuk terpidana kasus narkotika adalah atas dasar kemanusiaan.
Tunjukkan lebih banyak