Vonis bersalah atas tuduhan terkait korupsi di China meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah tahun lalu, sementara Presiden Xi Jinping meningkatkan tindakan kerasnya terhadap kasus korupsi.
Menurut laporan tahunan Kejaksaan Agung yang diserahkan kepada parlemen nasional, 18.585 orang diajukan ke muka hukum atas kejahatan terkait korupsi pada tahun 2019, suatu kenaikan 90 persen dari tahun sebelumnya.
Enam belas kasus melibatkan mantan kader-kader Partai Komunis di tingkat provinsi atau di tingkat menteri, termasuk mantan ketua partai di Yunnan, Qin Guangrong, yang dituduh menerima suap.
Target terbaru dalam kampanye antikorupsi yang banyak mendapat sorotan mencakup mantan eksekutif perusahaan galangan kapal Hu Wenming dan mantan deputi menteri keamanan nasional Sun Lijun. Kedua orang itu diselidiki karena “pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum" masing-masing pada bulan Mei dan April.
Tahun lalu juga terjadi kenaikan 50 persen jumlah kasus yang melibatkan anggota Partai Komunis yang diserahkan ke jaksa untuk diselidiki, sebut laporan itu yang dibahas Senin (25/5).
China menggelar sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional tahun ini yang tertunda, dengan akses yang dikontrol lebih ketat dan banyak sidang yang tertutup bagi media karena wabah virus corona.
Seluruhnya ada 25 ribu persidangan terkait korupsi, penyelewengan jabatan dan suap yang dilakukan tahun lalu, yang menyebabkan 29 ribu orang divonis bersalah, sebut sebuah laporan kerja Mahkamah Agung yang dirilis hari Senin.
Lebih dari satu juta pejabat telah dijatuhi hukuman berdasarkan kampanye antikorupsi sejauh ini, yang merupakan landasan dari tujuh tahun masa jabatan Xi.
Para pengecam menuduh kampanye itu menarget musuh-musuh politik Xi. [uh/ab]
