Tautan-tautan Akses

Uni Eropa Usulkan Pengadilan Dukungan PBB untuk Selidiki Kejahatan Perang Rusia


FILE - Di sebelah kawah yang ditinggalkan oleh roket Rusia, seorang petani memanen ladang 10 kilometer dari garis depan antara pasukan Rusia dan Ukraina, di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina, Senin, 4 Juli 2022. (AP Photo /Efrem Lukatsky, Berkas)

Uni Eropa mengusulkan pembentukan sebuah pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Sebelumnya para pejabat tinggi kehakiman G7 juga sepakat berkoordinasi lebih erat untuk menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. 

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu (30/11) mengatakan Uni Eropa akan bekerja dengan mitra-mitra internasional untuk “mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin” guna pembentukan pengadilan tersebut, sambil terus mendukung pekerjaan Mahkamah Kriminal Internasional.

Uni Eropa mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung PBB itu untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina, dan menggunakan aset-aset Rusia yang telah dibekukan untuk membangun kembali negara yang dikoyak perang itu.

Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, pasukan militernya telah dituduh melakukan pelanggaran mulai dari pembunuhan di pinggiran kota Bucha di Kyiv hingga serangan mematikan terhadap fasilitas-fasilitas warga sipil, termasuk pemboman sebuah bioskop di Mariupol pada 16 Maret lalu yang menurut penyelidikan Associated Press tampaknya membunuh hampir 600 orang.

Penyelidikan terhadap kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan saat perang di Ukraina sedang berlangsung di seluruh Eropa, dan Mahkamah Kriminal Internasional yang berbasis di Den Haag sudah melancarkan penyelidikan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara melalui tautan video pada pembukaan simposium internasional "Ide Eropa" di Kaunas, Lituania, Jumat, 25 November 2022.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara melalui tautan video pada pembukaan simposium internasional "Ide Eropa" di Kaunas, Lituania, Jumat, 25 November 2022.

Von der Leyen menambahkan bahwa blok yang beranggotakan 27 negara itu ingin membuat Rusia membayar kerusakan yang ditimbulkannya, dengan menggunakan aset-aset Rusia yang telah dibekukan berdasarkan sanksi yang dijatuhkan sebelumnya. Ia memperkirakan kerusakan di Ukraina mencapai 600 miliar euro.

“Rusia harus membayar secara finansial atas kehancuran yang ditimbulkannya. Kerusakan yang diderita Ukraina diperkirakan mencapai 600 miliar euro (sekitar 621 miliar dolar). Rusia dan oligarkinya harus memberi kompensasi kepada Ukraina atas kerusakan yang terjadi dan menutupi biaya untuk membangun kembali negara tersebut. Kami memiliki sarana untuk membuat Rusia membayar hal ini. Kami telah memblokir 300 miliar euro (sekitar 310 miliar dolar) dari cadangan Bank Sentral Rusia, dan telah membekukan 19 miliar euro (20 miliar dolar) uang oligarki Rusia. Dalam jangka pendek, kami dapat membuat struktur untuk mengelola dana ini dan menginvestasikannya. Kemudian kami akan menggunakan hasilnya untuk Ukraina, dan setelah sanksi-sanksi dicabut, dana ini harus digunakan, sehingga Rusia membayar kompensasi penuh atas kerusakan di Ukraina… Kejahatan mengerikan Rusia tidak akan dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Uni Eropa mengatakan pencabutan pembatasan aset Rusia dapat dikaitkan dengan kesimpulan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia, yang akan menjawab pertanyaan soal perbaikan kerusakan.

Pejabat Kehakiman G7 Koordinasi Untuk Selidiki Kejahatan Perang Rusia

Sehari sebelumnya para pejabat tinggi kehakiman negara-negara maju G7 sepakat untuk mengkoordinasikan lebih erat upaya untuk menyelidiki kejahatan perang di Ukraina.

Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann mengumumkan kesepakatan itu setelah pertemuan para menteri di Berlin, yang juga dihadiri jaksa agung Ukraina dan ketua jaksa Mahkamah Kriminal Internasional.

Penyelidik Ukraina sendiri telah mencatat hampir 50.000 kejahatan perang dan memiliki sekitar 600 tersangka, kata Buschmann – “artinya ada ratusan ribu bukti yang harus dikumpulkan.”

Uni Eropa Usulkan Pengadilan Dukungan PBB Untuk Selidiki Kejahatan Perang Rusia
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:40 0:00

“Kami melakukan hal itu sebagai negara-negara G7 dan Mahkamah Pidana Internasional di seluruh dunia,” tambahnya.

G7 akan memastikan bukti-bukti yang terkumpul memenuhi persyaratan hukum dan dapat digunakan di mana saja, lintas yurisdiksi, dan juga terhindar dari praktik penduplikasian, kata Buschmann.

Mereka juga ingin memastikan para korban tidak harus bersaksi berkali-kali. Mereka berkomitmen untuk menyiapkan “penanggung jawab nasional” pengumpulan barang bukti. Ketika ditanya apakah para menteri menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin seorang penjahat perang serta bagaimana dan di mana ia sepatutnya diadili, Buschmann menjawab: “Ada kesatuan suara yang solid bahwa kita juga harus mengadili tingkat pimpinan Rusia,” ujarnya.

“Tapi otoritas penyelidikan nasional memiliki batasan, misalnya untuk kepala negara. Tapi batasan itu tidak berlaku bagi Mahkamah Pidana Internasional. Itu sebabnya kami sangat mengandalkan penyelidikan di sana, misalnya dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap seluruh unsur kepemimpinan Rusia,” kata Buschmann. [em/ab]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG