Tautan-tautan Akses

Uni Eropa Nantikan Keputusan Trump Terkait Kesepakatan Nuklir Iran

  • Henry Ridgewell

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian (kiri), Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel (tengah) dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson memberikan keterangan kepada media seusai pertemuan EU3 dan Iran di markas besar EEAS, Brussels, 11 Januari 2018.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan, Kamis (11/1), ia memperkirakan Gedung Putih akan memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran karena program misil balistiknya dan tindakan-tindakannya yang mengganggu kestabilan di Timur Tengah. Namun ia menyebutkan, keputusan mengenai apakah Amerika akan menghapus sanksi-sanksi lainnya sesuai kesepakatan nuklir 2015, yang disebut JCPOA, sepenuhnya tergantung pada Presiden Donald Trump. Tenggat bagi keputusan itu adalah Jumat (1/12) ini. Sementara itu, menurut reporter VOA Henry Ridgwell di London, para penandatangan lain JCPOA telah menyatakan dukungan mereka bagi kesepakatan itu.

Para pemrotes di Brussels berdemonstrasi menentang kunjungan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif, Kamis (11/1), untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah di Iran.

Namun segera setelah berada di dalam kantor Uni Eropa di sana, Zarif menerima sambutan lebih hangat dari sejawatnya-sejawatnya di Uni Eropa, yang bersikeras menyatakan bahwa kesepakatan nuklir 2015 berjalan sesuai yang diharapkan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dalam konferensi pers seusai pertemuan EU3 dan Iran di markas besar EEAS, Brussels, 11 Januari 2018.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dalam konferensi pers seusai pertemuan EU3 dan Iran di markas besar EEAS, Brussels, 11 Januari 2018.

Federica Mogherini, Kepala Urusan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengatakan, “Kesepakatan itu mencapai tujuan utamanya, yakni memastikan program nuklir Iran terkontrol dan terpantau dalam jarak dekat.”

Menlu Inggris Boris Johnson mengatakan tindakan-tindakan lain Iran di Timur Tengah seharusnya tidak mempengaruhi kesepakatan nuklir itu.

“Kita seharusnya tidak mengaitkannya dengan JCPOA, namun pada saat bersamaan kita harus terfokus pada apa yang dapat Iran lakukan untuk membantu mengatasi krisis di Yaman, membantu mengusahakan perdamaian di Suriah, dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan lain di kawasan itu.”

Pertemuan itu berlangsung pada malam menjelang tenggat bagi Presiden AS Donald Trump untuk memutuskan apakah akan menghapus sejumlah sanksi terhadap Iran sesuai kesepakatan nuklir itu.

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan kepada wartawan, keputusannya tergantung pada presiden, namun ia memperkirakan akan ada sejumlah sanksi baru dari Gedung Putih.

“Saya memperkirakan akan ada sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Kami masih mempertimbangkannya. Saya kira, akan ada sanksi-sanksi baru.”

Kesepakatan 2015 telah membuat sejumlah sanksi terhadap Teheran dicabut setelah Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya. Badan nuklir PBB, IAEA, mengatakan, Teheran mematuhi ketentuan-ketentuan kesepakatan itu.

Namun menurut analis Paulina Izewicz dari Lembaga Internasional untuk Kajian Strategis (IISS), Eropa dan Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda mengenai kesepakatan tersebut.

“Dari perspektif Amerika Serikat, kesepakatan itu lebih dari sekedar nuklir. Ada keprihatinan mengenai program misil balistik Iran dan aktivitas-aktivitas regional Iran. Isu-isu tersebut tidak dipandang sepenting itu oleh Eropa.”

Meski Eropa mendukung kesepakatan nuklir tersebt, Izewicz mengatakan masa depan kesepakatan tersebut tergantung pada keputusan Presiden Trump.

“Meski semua pihak telah melakukan usaha keras untuk menegaskan bahwa ini kesepakatan multilateral, keputusan Amerika sangat penting bagi kesepakatan itu. Ini terutama terkait dengan usaha melonggarkan sanksi-sanksi dan besarnya pengaruh Amerika Serikat.”

Semua perhatian kini tercurah ke Washington, tepatnya ke Donald Trump yang bersiap membuat keputusan, yang menurut sejumlah pengamat, mengenai salah satu kebijakan luar negeri paling penting pada tahun pertama masa jabatan kepresidenannya. [ab/lt]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG