Turki, Kamis (4/2), menolak kecaman internasional atas tindakan kerasnya terhadap protes yang digelar para mahasiswa yang menentang penunjukan seorang loyalis pemerintah untuk memimpin sebuah universitas terkemuka Istanbul. Turki bahkan memperingatkan agar negara-negara lain tidak mencampuri masalah dalam negerinya.
Selama berpekan-pekan, para mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Bogazici telah memprotes penunjukan Melih Bulu oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 1 Januari lalu. Bulu adalah seorang akademisi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari partai Erdogan.
Mereka menyerukan pengunduran diri Bulu sebagai rektor universitas itu dan menuntut agar universitas tersebut diizinkan untuk memilih rektornya sendiri.
Beberapa aksi protes telah meletus menjadi bentrokan antara polisi dan demonstran. Ratusan orang ditahan terkait demonstrasi itu. Beberapa di antara mereka diciduk polisi setelah penggerebekan terhadap rumah mereka. Yang memprihatinkan, aksi penangkapan terus dilakukan setelah Erdogan menjanjikan reformasi untuk memperkuat standar demokrasi.
Sejumlah pejabat dari Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa telah mengkritik penanganan protes di Turki itu dan serangkaian komentar anti-LGBT yang dibuat oleh Erdogan dan para pejabat lainnya.
Pada Kamis (4/2), Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang membela tindakan pasukan keamanan Turki, dan mengatakan bahwa ada upaya dari organisasi-organisasi teroris untuk menyusup dan memprovokasi protes.
“Kami merekomendasikan, mereka yang mencoba memberi pelajaran kepada negara kami mengenai demokrasi dan hukum, untuk berkaca diri, '' kata kementerian itu. “Tidak ada satupun pihak luar yang mempunyai hak untuk mencampuri urusan dalam negeri Turki.''
Ketegangan semakin berkobar minggu ini setelah sekelompok mahasiswa ditangkap terkait sebuah poster, yang dipajang di Universitas Bogazici, yang menggambarkan salah satu tempat paling suci agama Islam ditempeli bendera LGBT. Para mahasiswa itu ditangkap pada akhir pekan lalu dengan tuduhan menghasut kebencian dan menghina nilai-nilai agama.
“Kami prihatin dengan penahanan para mahasiswa dan demonstran lainnya dan sangat mengutuk retorika anti-LGBTQI terkait demonstrasi itu,'' kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Rabu (3/2).
Kantor HAM PBB mendesak Turki di Twitter untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang berlebihan pada para pengunjuk rasa dan mengutuk komentar homofobia dan transfobia oleh para pejabat, yang memicu kebencian dan diskriminasi terhadap orang-orang LGBT. [ab/uh]
