Tautan-tautan Akses

Tokoh Reformasi Administrasi Pemerintahan Perancis Incar Teknologi untuk Sederhanakan Birokrasi


ARSIP – Thomas Cazenave, yang saat itu menjadi menteri untuk direktur kabinet industri tampak dalam sebuah rapat dengan para perwakilan serikat pekerja di Kementrian Ekonomi di Paris, Perancis, 13 September 2016 (foto: AFP PHOTO/Jacques Demarthon)

Perancis siap untuk berinvestasi dalam teknologi kecerdasan artifisial, blockchain, dan eksploitasi data untuk “mengubah” birokrasi yang mendarah daging ketimbang hanya memangkas anggaran dan lapangan kerja, ujar tokoh reformasi administrasinya.

Mantan eksekutif perusahaan telekomunikasi berusia 39 tahun yang diberi mandat oleh Presiden Emmanuel Macron untuk mereformasi sektor publik mengatakan ia percaya teknologi akan mendapatkan dukungan dari kalangan pegawai negeri dan pada akhirnya akan dapat menekan layanan publik berbiaya tinggi.

Macron sendiri berada di bawah tekanan dari para pengamat anggaran dan Brussels untuk memaparkan rencananya mengurangi pembiayaan publik senilai 60 milyar euro ($74 milyar) dan 120.000 lapangan kerja di bidang sektor pelayanan publik untuk memenuhi janji yang dibuatnya semasa kampanye presiden.

Chatbots - perangkat lunak yang dapat menjawab beragam pertanyaan para penggunanya dengan pendekatan percakapan – atau algoritma yang dapat membantu pegawai pajak untuk membidik mereka-mereka yang berpotensi untuk menghindari pajak, adalah beberapa dari kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi ini, ujar Thomas Cazenave pada Reuters dalam sebuah wawancara.

“Negara … tidak boleh tertinggal, dan mulai proses ‘uberisasi’ dan merampingkan birokrasi,” ujar Cazenave.

“Potensi yang tercipta lewat digitalisasi, data dan kecerdasan artifisial akan membantu untuk memangkas jumlah karyawan untuk tugas-tugas tertentu, dan menginvestasikannya di bidang-bidan lainnya,” imbuhnya.

Dana sebesar 700 juta euro ($864 juta) akan membantu untuk berinvestasi di proyek-proyek IT dalam jangka waktu lima tahun ke depan untuk membantu memodernisir administrasi dalam negera yang sangat tersentralisir dan mengotomatisasi beberapa aktivitas.

‘Orang kepercayaan Macron’

Cazenave adalah salah satu dari ‘orang kepercayaan Macron’ dimana gabungan latar belakangnya sebagai pejabat senior pelayanan publik dan pengalaman di sektor swasta dimanfaatkan untuk mereformasi 5,5 juta orang pegawai pemerintah di Perancis dan memangkas salah satu dari rasio pembelanjaan publik tertinggi di dunia.

Dengan usia hanya terpaut dua bulan dari Macron, keduanya berjumpa 10 tahun yang lalu saat mereka berdua tergabung dalam pegawai pemerintah bagian keuangan yang sangat selektif setelah lulus dari ENA, sebuah sekolah pasca sarjana administrasi publik bagi golongan elit Perancis.

Cazenave kemudian menjadi eksekutif nomor 2 yang membidangi sumberdaya manusia di perusahaan telekomunikasi Orange, sebuah perusahaan yang berhasil mengubah diri dari perusahaan monopoli pemerintah menjadi perusahaan swasta terkemuka dengan jangkauan global. Pada tahun 2016, Macron memberi kata sambutan dalam buku Cazenave yang berjdul, “The State in Start-Up Mode.”

“Sama seperti saya, presiden juga merasakan benar bahwa ini bukan saatnya lagi dimana sektor layanan publik dapat diubah hanya dengan perubahan-perubahan kecil. Transformasi besar-besaran dibutuhkan,” ujar Cazenave.

Pokok permasalahan sensitif

Namun demikian, meski ia sering kali merujuk pada transformasi dan revolusi, Macros telah melakukan pendekatan secara berhati-hati dalam usaha pengetatan ikat pinggang, dengan sejauh ini hanya memberi sedikit detail tentang bagian mana saja yang akan dipangkas.

Menteri yang bertanggungjawab untuk bidang anggaran bulan ini mengatakan rencana perampingan sukarela bisa saja ditawarkan namun tidak menjelaskannya lebih lanjut. Detail yang lebih lengkap diharapkan akan diumumkan pada bulan Maret/April namun perundangan untuk hal terkait kemungkinan tidak akan disahkan hingga awal 2019.

Cazenave mengatakan musyawarah dengan para karyawan yang butuh waktu penting dilakukan untuk melibatkan seluruh pegawai pemerintah dan untuk mengkaji layanan publik mana saja yang masih harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan mana yang bisa dialihdayakan atau bahkan tidak perlu lagi dilakukan.

Ia juga mengatakan rencana pemangkasan pembelanjaan sebelumnya, seperti keputusan yang diajukan mantan pemimpin konservatif Nicolas Sarkozy untuk tidak menggantikan dua posisi lowong yang ditinggalkan oleh mereka yang telah memasuki usia pensiun telah gagal untuk mengendalikan pengeluaran karena tanggung jawab pemerintah masih belum berubah.

Mengalihdayakan beberapa pelayanan publik saat ini sedang dipertimbangkan, ujarnya, namun contoh kebangkrutan perusahaan alih daya asal Inggris, Carillion, menunjukkan pengalihdayaan tidak dapat serta merta dicontoh di sembarang tempat.

“Tidak ada tempat untuk ideologi dalam perdebatan pengalihdayaan, dalam satu dan lain hal. Sektor swasta tidak memiliki keunggulan definitif dibandingkan sektor publik,” ujarnya. [ww]

XS
SM
MD
LG