Tim gabungan TNI-Polri akan memaksimalkan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pilot itu, Philip Mehrten, sudah lebih dari tiga bulan disandera Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
“Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan Dewan Gereja dan uskup. Semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya untuk bisa melepas pilot yang dibawanya,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Rabu (24/5).
Selain upaya negosiasi, TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum untuk menyelamatkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut.
“Di sisi lain kami dari aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz berupaya menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas, dan terukur,” ungkap Fakhiri.
Kemudian, Kapolda Papua juga telah mengirimkan tim khusus untuk berupaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu pembebasan pilot yang disandera KKB. Lewat negosiasi itu diharapkan kelompok Egianus bersedia membebaskan pilot Susi Air.
“Saya berharap negosiasi itu membuahkan hasil yang baik. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok ini bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi,” ujar Fakhiri.
“Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kami bantu. Salah satunya pihak Gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut,” Fakhiri menambahkan.
Sementara itu juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait negosiasi yang dimaksud oleh TNI-Polri dan Dewan Gereja.
“Dewan Gereja mau negosiasi dengan siapa? Tidak ada rekomendasi untuk Dewan Gereja bernegosiasi wdengan TPNPB,” katanya kepada VOA, Kamis (25/5).
Menurut Sebby, upaya TNI-Polri dengan Dewan Gereja untuk mengirim orang dalam negosiasi tersebut malah bisa mengancam keselamatan. Bukan tak mungkin mereka akan mendapat tembakan dari TPNPB-OPM.
“Tapi yang bilang Dewan Gereja mau negosiasi ini lucu. Mereka bisa mendapatkan tembakan dari pasukan kami itu masalahnya,” ujarnya.
Sebby menjelaskan kelompoknya memiliki komando dan struktur dengan kewenangan tertinggi dari markas pusat TPNPB-OPM. Dengan demikian negosiasi akan terjadi apabila ada persetujuan dari markas pusat TPNPB-OPM.
“Pasukan kami di lapangan perang dan menyandera itu bukan sendiri, mereka ada komando dan struktur. Maka Dewan Gereja mau negosiasi dengan siapa dahulu sekarang? Sementara Dewan Gereja belum berkomunikasi dengan markas pusat kami. Itu tidak mungkin terjadi,” pungkasnya. [aa/ah]
Forum