Timor Leste dan Australia untuk pertama kalinya telah menyetujui batas-batas maritim kedua negara. Kesepakatan itu mengakhiri perselisihan selama satu dasawarsa antara keduanya mengenai hak atas ladang-ladang minyak dan gas yang kaya di Laut Timor. Kesepakatan tersebut ditandatangani di markas besar PBB di New York, setelah berunding di pengadilan arbitrase internasional.
Perjanjian itu akan memberi Timor Leste, salah satu negara termiskin di dunia, sebagian besar pendapatan minyak dan gas pada masa depan di Laut Timor.
Pada tahun 2002, Timor Leste, memperoleh kemerdekaan dari Indonesia, namun tidak ada batas-batas maritim yang permanen dengan Australia.
Sengketa mengenai hak atas pemilikan ladang minyak dan gas bumi terus memburuk sejak itu. Kesepakatan baru itu berarti Timor Leste akan menerima setidaknya 70 persen pendapatan dari perusahaan minyak Greater Sunrise. Ini adalah ladang minyak terbesar di Laut Timor yang bernilai sekitar $40 miliar, tetapi sampai kini belum ditambang. Sementara itu negosiasi terus berlanjut untuk pembagian ladang minyak itu.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, "Ini adalah peristiwa bersejarah, tidak hanya untuk kedua negara kita tetapi juga untuk hukum internasional. Kedua pemerintah kami menganggap perjanjian ini hasil yang adil dan pantas."
Kesepakatan itu ditandatangani di kantor PBB New York, setelah perundingan di pengadilan arbitrase internasional.
Dengan proses untuk mencapai perdamaian, Timor Leste menantang Australia, negara tetangganya yang lebih besar dan lebih kuat.
Menteri perbatasan Timor Leste, Agio Pereira mengatakan keadilan telah menang. Ia mengatakan, "Banyak pekerjaan yang perlu dilakukan setelah hari ini, tetapi apa yang ingin kami capai ketika kami memulai proses perundingan perdamaian ini telah tercapai. Yaitu batas-batas maritim yang permanen."
Perjanjian ini sangat penting bagi masa depan ekonomi Timor Leste, yang bergantung pada royalti yang makin berkurang dari proyek-proyek sumber daya lainnya.
Pemerintah di Dili mengatakan penandatanganan kesepakatan itu merupakan "peristiwa penting." PBB memuji "visi dan tekad" kedua negara dalam mencapai kesepakatan itu. [ps/ii]
