Tautan-tautan Akses

Human Rights Watch: Thailand Kehilangan Kebebasan


Pengunjuk rasa membakar patung hakim konstitusi saat memprotes amandemen undang-undang lese majeste, di Bangkok, Thailand, 4 November 2021. (Foto: Reuters)

Kelompok dan aktivis HAM mengatakan hak-hak orang-orang di Thailand telah ditekan dan insiden penyiksaan terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Demonstrasi meluas di Thailand sejak tahun 2020 ketika para pengunjukrasa mengkritisi kekuatan monarki dan kepemimpinan pemerintah Thailand.

Seruan melakukan reformasi mendorong ribuan orang turun ke jalan dalam demonstrasi-demonstrasi yang sebagaian bergulir menjadi aksi kekerasan diantara demonstran dan polisi anti huru-hara.

Banyak pemimpin aktivis dijerat tuduhan, termasuk dugaan pencemaran nama baik monarki. “Pasal 112” Thailand – atau dikenal sebagai hukum lese majeste – mengkriminalkan setiap kritik terhadap monarki. Mereka yang dituduh melanggar lese majeste berpotensi dihukum hingga 15 tahun penjara.

Human Rights Watch HRW pekan lalu merilis Laporan Dunia 2022 yang menyatakan bahwa pemerintah Thailand telah menindak gerakan demokrasi yang dipimpin anak-anak muda, dan bahwa pembela HAM di negara itu terancam.

Laporan itu menambahkan penghormatan Thailand atas hak asasi telah berubah, dari “buruk” menjadi “lebih buruk” di tengah ketegangan yang terjadi sepanjang tahun.

Baru dua bulan lalu sekelompok demonstran mengklaim mereka telah disiksa ketika berada di dalam tahanan polisi pasca demonstrasi di distrik Din Daeng Bangkok.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan November lalu oleh Al Jazeera, aktivis pro-demokrasi Attasith Nussa menggambarkan bagaimana ia telah disiksa ketika ditahan pasca demonstrasi menuntut penjelasan atas pembunuhan misterius seorang aktivis berusia 15 tahun dalam demonstrasi sebelumnya. Seorang remaja lain juga mengatakan ia telah disiksa, dibakar dan dipukul.

Thai Lawyers for Human Rights TLHR, suatu kelompok yang memberikan bantuan hukum pada individidu yang telah melakukan pelanggaran HAM, mengatakan pada VOA lewat email bahwa mereka menemukan “banyak kasus” di pos polisi Din Daeng di mana pengacara tidak diizinkan memberikan bantuan hukum kepada tahanan yang sedang diinterogasi.

Juru bicara polisi Kolonel Kissana Phathanacharoen pada VOA mengakui bahwa pihak berwenang menerima laporan dugaan penyiksaan oleh polisi di masa lalu, tetapi mempertanyakan legitimasi klaim itu. “Jika kita harus mengkaji seluruh situasi, siapa pun dapat mengklaim terjadinya penyiksaan oleh polisi setelah mereka ditahan. Begitu ditahan, ditempatkan dalam sel penjara, maka penyiksaan apapun dapat terjadi, bukan saja oleh polisi,” ujarnya. Ditambahkannya, “para aktivis dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan.”

TLHR mengirim laporan pada VOA tentang sedikitnya 18 orang yang mengklaim telah disiksa pasca kudeta tahun 2014. [em/jm]

Lihat komentar (5)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG