Tautan-tautan Akses

Suu Kyi Berharap akan Capai Kesepakatan Soal Rohingya dengan Bangladesh


Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi memberikan keretangan kepada media dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Estonia Sven Mikser (kiri) dan Sekretaris Kementerian Luar Negeri Spanyol Ildefonso Castro (kanan) di kantor Menteri Luar Negeri Asia Eropa (ASEM) di Naypyitaw, Myanmar, 21 November 2017.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi hari Selasa menyatakan harapannya untuk mencapai kesepakatan dengan Bangladesh mengenai pemulangan Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh dalam tiga bulan terakhir.

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus, setelah pemberontak menyerang pasukan keamanan dan memicu tindakan keras militer yang oleh sebagian pengamat digambarkan sebagai pembersihan etnis.

Aung San Suu Kyi mengatakan kedua negara bertetangga itu kini mengerjakan sebuah nota kesepahaman untuk “pemulangan dengan aman dan sukarela” bagi mereka yang melarikan diri.

“Tidak ada yang bisa dilakukan dalam semalam, tapi kami percaya bahwa kita akan dapat membuat kemajuan yang mantap,” kata Suu Kyi.

Juga pada hari Selasa, kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan sebuah laporan baru yang mengatakan bahwa pemerintah di Myanmar mendiskriminasikan dan memisahkan Rohingya dan komunitas Muslim lainnya.

Amnesty International meminta Myanmar membentuk sebuah rencana aksi untuk memberantas diskriminasi, untuk mereformasi undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif dan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dimintai pertanggungjawaban.

“Kami mengimbau agar dilakukan embargo senjata dan sanksi terarah terhadap para pejabat yang bertanggung jawab atas sistem ini. Kami juga menegaskan bahwa setiap bantuan pembangunan yang disediakan oleh masyarakat internasional harus diberikan dengan syarat prinsip non-diskriminasi, karena jika tidak maka risiko akan terus berlanjut. Ini situasi yang sudah mengerikan,” kata Direktur Senior untuk Riset Amnesty International, Anna Neistat.

Pemerintah Myanmar telah berulang kali menolak klaim bahwa kekejaman, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan di luar hukum, terjadi di Rakhine, Myanmar utara, pusat kekerasan yang oleh PBB dikatakan sebagai “pembersihan etnis.”

Myanmar tidak mengakui orang Rohingya dan tidak mengakui kewarganegaraan mereka, yang dikatakan sebagai “orang Bengali”untuk menunjukkan asal-usul mereka di Bangladesh. [lt]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG