Lebih dari separuh responden dalam jajak pendapat global mengenai korupsi yang dilansir hari Selasa berpendapat bahwa korupsi semakin buruk dalam dua tahun belakangan, dan 27 persen melaporkan telah menyuap para pejabat dalam 12 bulan terakhir.
Survei Transparency International yang berbasis di Berlin juga mendapati bahwa tingkat kepercayaan yang terendah adalah pada berbagai institusi yang bertugas melindungi atau mewakili publik, di antaranya polisi dan pengadilan.
Para responden di 51 negara menganggap partai-partai politik sebagai institusi paling korup. Di 36 negara, orang menganggap kepolisian sebagai lembaga terkorup, sedangkan di 20 negara, pengadilan dianggap sebagai lembaga paling banyak korupsi.
Seorang jurubicara Transparency menyebutkan kaitan antara kemiskinan dan korupsi, dengan mengatakan delapan dari 10 negara dengan tingkat suap paling tinggi berada di Afrika.
Survei itu mendapati korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah masih menjadi masalah besar di negara-negara Afrika, dengan satu perkecualian. Di sebelas negara Afrika, lebih dari separuh yang disurvei menyatakan membayar suap dalam setahun ini. Di Liberia dan Sierra Leone, lebih dari tiga per empatnya menyuap.
Ketika ditanya institusi yang paling korup, rakyat Afrika kerap menyebut kepolisian, pengadilan dan partai-partai politik. Di beberapa negara, termasuk Nigeria, Kenya dan Zimbabwe, lebih dari 80 persennya mengatakan polisi dicemari korupsi.
Perkecualian dari kecenderungan di negara-negara Afrika ini adalah Rwanda. Menurut para peneliti, 56 persen responden di Rwanda mengatakan korupsi telah berkurang banyak dalam dua tahun ini, dan kurang dari 15 persennya yang mengaku menyogok. Beberapa institusi, termasuk parlemen, militer dan partai-partai politik, dianggap hampir bebas korupsi.
Menurut jajak pendapat itu, korupsi juga memburuk di sebagian besar negara Arab sejak revolusi tahun 2011, meskipun kemarahan terhadap para pejabat yang korup merupakan alasan utama bagi pemberontakan mereka.
Di Israel, Jepang, Sudan dan Sudan Selatan, badan-badan keagamaan dianggap sangat korup.
Mayoritas responden menganggap pemerintah kurang efektif dalam menumpas korupsi sejak krisis finansial global tahun 2008. Namun, 67 persen responden yang diminta menyogok mengaku menolak melakukannya. Ini mencerminkan semakin besarnya perlawanan terhadap korupsi.
Kelompok tersebut menyatakan Barometer Korupsi Global 2013 merupakan jajak pendapat umum terbesar mengenai korupsi. Mereka melakukan survei terhadap 114 ribu orang di 107 negara.
Survei Transparency International yang berbasis di Berlin juga mendapati bahwa tingkat kepercayaan yang terendah adalah pada berbagai institusi yang bertugas melindungi atau mewakili publik, di antaranya polisi dan pengadilan.
Para responden di 51 negara menganggap partai-partai politik sebagai institusi paling korup. Di 36 negara, orang menganggap kepolisian sebagai lembaga terkorup, sedangkan di 20 negara, pengadilan dianggap sebagai lembaga paling banyak korupsi.
Seorang jurubicara Transparency menyebutkan kaitan antara kemiskinan dan korupsi, dengan mengatakan delapan dari 10 negara dengan tingkat suap paling tinggi berada di Afrika.
Survei itu mendapati korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah masih menjadi masalah besar di negara-negara Afrika, dengan satu perkecualian. Di sebelas negara Afrika, lebih dari separuh yang disurvei menyatakan membayar suap dalam setahun ini. Di Liberia dan Sierra Leone, lebih dari tiga per empatnya menyuap.
Ketika ditanya institusi yang paling korup, rakyat Afrika kerap menyebut kepolisian, pengadilan dan partai-partai politik. Di beberapa negara, termasuk Nigeria, Kenya dan Zimbabwe, lebih dari 80 persennya mengatakan polisi dicemari korupsi.
Perkecualian dari kecenderungan di negara-negara Afrika ini adalah Rwanda. Menurut para peneliti, 56 persen responden di Rwanda mengatakan korupsi telah berkurang banyak dalam dua tahun ini, dan kurang dari 15 persennya yang mengaku menyogok. Beberapa institusi, termasuk parlemen, militer dan partai-partai politik, dianggap hampir bebas korupsi.
Menurut jajak pendapat itu, korupsi juga memburuk di sebagian besar negara Arab sejak revolusi tahun 2011, meskipun kemarahan terhadap para pejabat yang korup merupakan alasan utama bagi pemberontakan mereka.
Di Israel, Jepang, Sudan dan Sudan Selatan, badan-badan keagamaan dianggap sangat korup.
Mayoritas responden menganggap pemerintah kurang efektif dalam menumpas korupsi sejak krisis finansial global tahun 2008. Namun, 67 persen responden yang diminta menyogok mengaku menolak melakukannya. Ini mencerminkan semakin besarnya perlawanan terhadap korupsi.
Kelompok tersebut menyatakan Barometer Korupsi Global 2013 merupakan jajak pendapat umum terbesar mengenai korupsi. Mereka melakukan survei terhadap 114 ribu orang di 107 negara.
