Tautan-tautan Akses

Suara Buruh di Pemilu 2019


Para pekerja beristirahat di sela pawai Hari Buruh (May Day) di Jakarta, Indonesia, 1 Mei 2018. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sedang berupaya menyatukan sejumlah serikat buruh dan organisasi sipil lainnya untuk mendirikan partai politik. Ketua KPBI Ilhamsyah mengatakan partai buruh tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi buruh dan masyarakat sipil lainnya. Ia beralasan partai yang sedang bertanding di pemilu 2019 ini tidak cukup mewakili kepentingan buruh dan masyarakat sipil lainnya.

"Konsep partai yang ingin dibangun KPBI bukan hanya partai buruh. Tapi suatu partai yang bisa mengakomodir berbagai macam elemen masyarakat yang ada. Karena pada hari ini kalau kita melihat ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi politik yang dijalankan negara hari ini. Praktis dirasakan dan dialami hampir semua sektor masyarakat," jelas Ilhamsyah di Jakarta, Kamis (21/2).

Ilhamsyah menambahkan KPBI bersama sekitar empat puluh organisasi lainnya akan mengadakan pertemuan untuk yang kedua kalinya pada Mei mendatang, untuk mematangkan rencana pendirian partai politik tersebut. Selain serikat buruh, organisasi yang akan bergabung dalam pertemuan tersebut antara lain mahasiswa, pegiat lingkungan, LSM, perempuan dan kelompok minoritas.

Kendati demikian, untuk pemilu 2019, Ilhamsyah menuturkan organisasinya membebaskan 40 ribuan anggotanya di berbagai daerah untuk memilih calon legislatif dan calon presiden.

"Menurut saya 2,5 tahun ini (baca: ke depan) kita punya cukup waktu untuk menyiapkan persiapan elektoral. Tapi selain kita mempersiapkan itu, kita juga mulai mengkritisi UU Pemilu yang selama ini membatasi lahirnya politik alternatif dari gerakan rakyat," imbuhnya.

Berbeda dengan KPBI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengambil strategi lain pada pemilu 2019 yakni dengan mendorong kader-kader mereka untuk maju melalui partai-partai politik yang ada saat ini. Salah satunya, yaitu Sekretaris Jenderal Aspek yang di bawah KSPI, Sabda Pranawa Djati, yang menjadi Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

Aktivis hak-hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid saat berdiskusi di Kantor KPBI, Pulogadung Jakarta, Kamis (21/2). (Foto: Ahmad Bhagaskoro/VOA)
Aktivis hak-hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid saat berdiskusi di Kantor KPBI, Pulogadung Jakarta, Kamis (21/2). (Foto: Ahmad Bhagaskoro/VOA)

Menurutnya, strategi tersebut diambil KSPI untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh di parlemen. Sebab, kata dia, DPR dan DPRD yang ada ini kurang memiliki perspektif yang sama dengan buruh.

"Sebetulnya mimpi kita sih belum kita kubur untuk mendirikan partai buruh sendiri. Cuma memang kita sudah coba jajaki dari 2013, ternyata kok tidak mudah. Satu soal biaya, mendirikan parpol kan biaya tidak sedikit dan harus terverifikasi di beberapa provinsi dan kota kabupaten," jelas Sabda, Sabtu (23/2).

Sabda menambahkan KSPI saat ini memiliki anggota sekitar 2 juta buruh. Seratus ribu di antaranya merupakan anggota ASPEK.

Sementara itu, aktivis HAM Usman Hamid menuturkan gerakan buruh saat ini belum mendapat dukungan dari masyarakat luas. Apalagi sebagian besar masyarakat masih menstigma gerakan buruh sebagai gerakan sosial yang cenderung berdekatan dengan komunisme. Karena itu, Usman menyarankan agar para buruh atau aktivis sosial menggandeng tokoh-tokoh agama dalam mendirikan partai politik alternatif.

"Kendala yang jauh lebih berat bagi gerakan sosial atau gerakan partai buruh alternatif mengubah kekakuan sudut pandang ideologis yang hidup di masyarakat akibat indoktrinisasi antikomunisme puluhan tahun di bawah orde baru," jelas Usman.

Kendati demikian, Usman menjelaskan buruh tetap menjalankan politik alternatif jika nantinya partai politik elektoral yang dicita-citakan tidak dapat terwujud hingga 2024. Salah satunya yaitu dengan melakukan penggalangan massa dari berbagai sektor dalam memperjuangkan tuntutan.

Yang sudah dilakukan yaitu gerakan penolakan remisi terhadap pembunuh jurnalis Prabangsa yang dilakukan di berbagai daerah. Menurutnya, gerakan tersebut terbukti untuk mengubah kebijakan presiden Jokowi dengan gerakan secara bersama-sama dari berbagai koalisi masyarakat sipil. [sm/em]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG