Dalam waktu setahun mendatang, seorang perempuan berusia 23 tahun bisa menyaksikan keluarga dekatnya berantakan, jika pemerintah Amerika membatalkan status perlindungan khusus untuk warga Honduras di Amerika.
Tujuh kerabatnya - termasuk ibu tiri, ayah tiri, dan adik perempuannya - akan menghadapi kemungkinan deportasi ke Honduras atau mungkin pergi dengan sendiri, sambil menunggu keputusan dari Pemerintah Trump tentang Status Perlindungan Sementara bagi warga dari negara di Amerika Tengah itu.
"Kakak saya yang paling menjadi kekhawatiran saya," kata perempuan Amerika keturunan Honduras yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia adalah anak bungsu dari keluarga dengan empat saudara kandung dan satu-satunya yang lahir di Amerika. Jika keluarganya kembali ke Honduras, dia juga mendadak akan menjadi wali bagi kerabatnya.
"Kalau mereka pergi, saya harus pindah dengan dua sepupu Amerika saya yang masih kecil dan mengambil alih peran wali mereka," katanya. "Sejauh ini, inilah yang saya ketahui mengenai rencana kami."
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan Senin (6/11) akan mencabut status bagi sekitar 2.500 orang Nikaragua pada Januari 2019. Akibatnya, penerima status itu terkena proses deportasi kecuali mereka menemukan solusi keimigrasian lain. Namun kantor tersebut menunda keputusan bagi 57.000 orang Honduras, memperpanjang tengat 5 Januari 2018 selama enam bulan ke depan.
"Dalam beberapa bulan mendatang, saya akan mencari informasi tambahan dan meninjau secara menyeluruh kondisi Honduras. Jika saya mendapati kondisi negara tidak lagi menjamin status terus berlanjut, saya akan menghentikan peruntukannya," tulis pejabat Menteri DHS Elaine Duke dalam sebuah memo kepada kepala Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, Senin (6/11).
Duke mungkin bukan orang yang membuat keputusan akhir mengenai Honduras atau negara-negara TPS yang masa berlakunya akan berakhir tahun 2018. Bulan Oktober, Presiden Trump mencalonkan Wakil Kepala Staf Gedung Putih Kirstjen Nielsen untuk posisi kabinet Menteri Keamanan Dalam Negeri. Posisi tersebut memerlukan konfirmasi Senat, dan sidang dengar pendapat bagi calon tersebut dijadwalkan 8 November. [my/al]
