Sebuah kantor berita Filipina yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia telah melihat lalu lintas ke situs beritanya turun lebih dari 40% setelah tuduhan bahwa kantor berita itu mendukung "teroris komunis" yang mengakibatkan akses ke situs mereka diblokir pemerintah.
Situs berita Bulatlat yang dikelola oleh tim jurnalis sukarela, terkenal dengan meliput isu-isu yang tidak dilaporkan termasuk penganiayaan petugas kesehatan, korupsi, dan hak-hak perempuan dan masyarakat adat.
Pada awal Juni situs itu rata-rata memiliki lebih dari 50.000 pengguna bulanan, tetapi angka itu turun drastis setelah Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina (NTC) memblokir akses ke situs tersebut.
Pada awal Juni, NTC memerintahkan penyedia layanan internet (ISP) di Filipina untuk memblokir lebih dari 20 situs web, termasuk Bulatlat, yang dikatakan mendukung atau terkait dengan "teroris komunis."
Penasihat Keamanan Nasional saat itu Hermogenes Esperon Jr. menandatangani perintah tersebut.
Bulatlat, yang menyangkal terkait dengan terorisme, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang dikutip dalam perintah tersebut.
Pengawas media Reporters Without Borders menggambarkan langkah itu sebagai "contoh lain dari tindakan memberi "cap merah" atau komunis, praktik selama beberapa dekade di mana media, aktivis, dan lainnya dituduh memiliki hubungan dengan partai dan kelompok Komunis di Filipina. [my/jm]
Forum